Kupang,lensantt.com – Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mulai membuat gebrakan-gebrakan yang selama ini tidak disadari telah meninggalkan cara berpikir lama menjadi berpikir modern. Salah satunya adalah pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan hasil riset yang dilakukannya. Sederhana saja, “jika kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Kupang adalah kebijakan yang berbasis data riset, maka kebijakan yang diambil akan tepat sasaran”, ujarnya saat diwawancarai media ini pada Jumat siang (19 Juli 2019).
Jefri yang akrab disapa Jeriko mencontohkan, mengapa kemiskinan di Kota Kupang cenderung naik, dan kesejahteraan warga Kota Kupang cenderung menurun.
Itu karena beban pengeluaran yang dipikul oleh setiap keluarga sangat besar sekali. Peran pemerintah dalam implementasi program pun sering salah sasaran sehingga angka kemiskinan tidak cenderung turun, dan tingkat kesejahteraan warga Kota Kupang tidak cenderung naik. Semuanya karena apa? Karena implementasi program pemerintah jarang diambil berdasarkan hasil riset, program pun akhirnya tidak tepat sasaran, jelas mantan Anggota Komisi X DPR RI ini.
Jeriko menjelaskan, mengapa dirinya sejak tahun 2017 saat dilantik menjadi Walikota Kupang, sering tidak mempedulikan kritik-kritik yang tidak berbasis data dan hanya mempedulikan kritik yang berbasis data. Itu karena dirinya mengerti betul bahwa data merupakan indikasi awal penyusunan kebijakan di wilayah pemerintahnya.
“Sejak dilantik, fokus saya adalah bagaimana peran pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Kupang. Untuk itu saya lakukan penelitian melalui tim litbang Yayasan Jeriko Center Kupang. Hasilnya adalah beban rumah tangga untuk pengeluaran non konsumsi mencapai 72,82%, dan konsumsi hanya 27,18% dari total pendapatan yang didapat setiap bulannya. Biaya pendidikan saja bisa mencapai 40,20% dari total pendapatan setiap rumah tangga. Data-data hasil penelitian ini sudah dipublikasi dan bisa kawan-kawan lihat di International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT) untuk lebih jelasnya,” ujar politisi yang juga berprofesi sebagai dosen Universitas Indo Global Mandiri Palembang ini.
Lanjut Jefri yang juga Doktor Akuntansi ini, strategi yang dilakukan sesuai hasil risetnya adalah mengubah paradigma postur anggaran di APBD Kota Kupang. “Selama ini penyusunan dan pembahasan APBD Kota Kupang hanya berorientasi untuk belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas dan honorarium aparat yang besar dan membebani APBD, dan postur anggaran seperti ini bukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, sejak dilantik saya ganti belanja langsung (belanja untuk masyarakat) lebih besar dari belanja tidak langsung yang tidak ada manfaat. Utuk itu, saya lakukan efisiensi anggaran hampir disemua belanja tidak langsung”, ujar Jefri.
“Mengapa saya fokus untuk mengubah postur APBD Kota Kupang menjadi belanja langsung yang lebih besar? Karena di belanja langsung sasarannya adalah untuk mengurangi beban masyarakat. Misalnya saya pangkas anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan ke program Rastra Plus (meningkatkan konsumsi protein) untuk penduduk. Ya karena masih banyak keluarga yang kurang beruntung sedang mengalami kekurangan nutrisi. Daripada anggaran perjalanan dinas yang tidak memiliki manfaat, ya dialihkan saja ke Rastra Plus yang punya manfaat. Katong utamakan rakyat dolo ang karena dong tu b pung bos (bos saya) karna katong (kita) ini sebenarnya anak buah. Masa layani anak buah baru layani bos. Itu kan salah. Sama juga dalam APBD, semua anggaran harus layani bos (baca rakyat), kalo bos su nyaman baru layani anak buah to. Gampang kan,” ujar Jeriko. ( Ian)
