Kota Kupang,lensantt.com – Penularan Covid-19 semakin tak terkendali di Kota Kupang.
Melihat hal itu, Pemkot Kupang membatasi kegiatan masyarakat bahkan ASN lingkup Pemkot di berlakukan WFH (Work From Home) dengan mengeluarkan surat edaran.
Bahwa sehubungan dengan semakin tidak terkendalinya penularan Covid-19 dari transmisi lokal dan adanya varian baru Covid-19 yang lebih cepat penularannya maka perlu dilakukan tindakan penegakan
protokol kesehatan secara masif untuk mengendalikan dan meminimalkan Penularan Transmisi Lokal Covid-19 di Kota Kupang.
Bahwa setelah memperhatikan parameter Tingkat Kematian, Tingkat Kesembuhan, Tingkat Kasus Aktif dan Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Kota Kupang, perlu dilakukan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat.
Surat Eadaran ini bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat guna
mengendalikan meminimalkan penularan.
Surat edaran tersebut didasari :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulan
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia
Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 326);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
13. Peraturan Walikota Kupang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Wilayah Kota Kupang (Berita
Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 441); dan
14. Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Diwilayah
Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 512).
Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
Dalam Upaya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan
dan meminimalkan Penularan Transmisi Lokal Covid-19 di Kota Kupang,
Pemerintah Kota Kupang menyampaikan beberapa hal penting :
1. Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From
Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan
memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
3. Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara ketat;
4. Mengatur pemberlakuan pembatasan:
a. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam
operasional restoran;
b. Pembatasan jam operasional untuk
Pusat Perbelanjaan/Mall/Toko/Toko Moderen sampai dengan Pukul
19.00 WIB;
c. Pasar Tradisional dilakukan pembatasan jam operasional (transaksi jual-beli) pada Pukul 05.00-10.00 Pagi dilanjutkan pada Pukul 16.00-19.00 Sore.
5. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen)
dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Kegiatan di tempat ibadah untuk sementara tidak dilaksanakan tatap
muka secara langsung tetapi
dapat dilaksanakan
secara virtual/Online sampai dengan 25 Januari 2021, yang secara teknis
diatur bersama FKUB;
7. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan
sementara;
8. Dilakukan pengaturan dan pembatasan kapasitas penumpang untuk transportasi umum dan wajib memakai masker dan mentaati protokol kesehatan bagi sopir, awak dan/atau penumpang terutama yang
masuk Kota Kupang; Dilakukan pemeriksaan melalui operasi Prokasih (Protokol Kesehatan kasih) di setiap pintu masuk (gerbang) Wilayah Kota Kupang dan bagi sopir, awak dan/atau penumpang yang tidak memakai masker dan
mentaati Protokol Kesehatan lainnya dilarang memasuki Wilayah Kota
Kupang;
10. Menutup untuk sementara waktu semua Restoran/Ballroom dari kegiatan
pesta maupun syukuran dalam bentuk apapun sampai dengan 25 Januari
2021;
11. Setiap warga Kota Kupang dilarang menyelenggarakan pesta maupun
syukuran dalam bentuk apapun sampai dengan 25 Januari 2021;
12. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Camat dan Lurah sebagai Gugus
Tugas Kelurahan diminta untuk tetap mengawasi pelaksanaan Edaran ini;
13. Kepada Perangkat Daerah terkait yang berwenang dalam menegakan
protokol kesehatan agar wajib secara masif melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap mitra kerja.(ikz)
