KUPANG,lensantt – Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP Kopdit Swasti Sari Tahun Buku 2025 yang digelar pada 2026 berujung ricuh dan menyisakan polemik serius. Forum yang seharusnya menjadi ruang demokrasi tertinggi bagi anggota koperasi justru diwarnai ketegangan, dugaan pelanggaran prosedur, hingga kecurigaan adanya skenario terselubung dalam penentuan pucuk pimpinan.
Sejak awal pelaksanaan, suasana forum disebut tidak kondusif. Sejumlah peserta menilai jalannya sidang telah “dikondisikan” oleh pihak tertentu. Dugaan ini mencuat seiring terbatasnya ruang bicara bagi sebagian anggota, sementara pihak lain justru dinilai lebih leluasa menyampaikan pandangan.
Kontroversi memuncak saat proses pemilihan pimpinan koperasi. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Yohanes Sason Helan disebut meraih lebih dari 2.000 suara, yang secara aturan menempatkannya sebagai pemenang. Namun, keputusan tersebut berubah di tengah forum tanpa penjelasan yang memadai, memicu tanda tanya besar di kalangan peserta.
“Keputusan pemenang sudah ada. Pimpinan rapat seharusnya mengikuti kesepakatan forum, bukan atas kehendak sendiri,” tegas salah satu peserta RAT, Yohanes Tapobali, Senin (27/4/2026).
Ketegangan semakin meningkat ketika pimpinan sidang, Erni Katana, mengetok palu pengesahan susunan kepengurusan yang dibacakan sekretaris sidang. Masalahnya, dokumen tersebut diketahui belum ditandatangani oleh Yohanes Sason Helan sebagai salah satu pihak terkait, sehingga keabsahannya dipertanyakan.
Sejumlah anggota yang mencoba mengajukan interupsi mengaku tidak diberi kesempatan berbicara. Mereka menilai forum tidak berjalan sesuai prinsip musyawarah dan partisipasi setara.
“Setiap kali kami minta bicara, tidak diberi ruang. Tapi orang-orang tertentu justru diprioritaskan,” ungkap seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pengesahan yang tetap dilakukan di tengah gelombang protes memicu reaksi keras dari peserta. Situasi semakin memburuk ketika pimpinan sidang bersama Ketua Pengurus, Lambertus Ara Tukan, meninggalkan forum saat ketegangan memuncak. Tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik organisasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan final terkait penetapan Ketua Pengurus dan Pengawas KSP Kopdit Swasti Sari periode 2026–2028. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan anggota yang menginginkan kepastian arah kepemimpinan koperasi.
Ironisnya, RAT tersebut sebelumnya dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, dan turut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Johny Asa Doma. Harapan akan terselenggaranya forum yang tertib, transparan, dan demokratis justru berujung pada konflik terbuka.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen terhadap tata kelola koperasi yang sehat. Sejumlah anggota mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan peninjauan ulang hasil RAT, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan organisasi dan prinsip demokrasi koperasi.
Dugaan adanya “aktor di balik layar” pun kini menjadi sorotan. Meski belum ada bukti konkret yang menguatkan klaim tersebut, dinamika yang terjadi dalam forum memicu kecurigaan adanya intervensi tertentu dalam proses pengambilan keputusan.
Jika tidak segera ditangani secara transparan dan akuntabel, konflik ini dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan anggota terhadap institusi koperasi yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bersama.(***)
