Kupang, lensa NTT — Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kembali ditegaskan oleh Wali Kota dr. Christian Widodo. Salah satu gebrakan nyata yang kini diapresiasi banyak kalangan adalah kebijakan alokasi dana sebesar Rp3 miliar yang disimpan langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) S.K. Lerik. Dana tersebut dikhususkan untuk membantu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu di Kota Kupang.
Wali Kota Christian Widodo menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat agar warga miskin yang membutuhkan pertolongan medis bisa langsung dilayani tanpa harus terlebih dahulu disibukkan dengan urusan administrasi, seperti pembuktian kepemilikan BPJS atau surat keterangan miskin dari RT/RW.
“Saya tidak mau ada warga yang datang ke rumah sakit dalam keadaan darurat, tetapi harus tertahan karena masalah administrasi. Kesehatan adalah hak dasar, dan negara hadir untuk menjamin itu,” ujar Wali Kota Kupang dr Christian Widodo saat ditemui usai rapat koordinasi bersama jajaran Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD S.K. Lerik, Kamis (1/8/2025).
Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat atas berbagai keluhan yang selama ini muncul, di mana banyak pasien miskin yang kesulitan mengakses pelayanan medis karena terbentur prosedur administratif yang cukup panjang. Dengan adanya dana ini, pihak rumah sakit diberikan keleluasaan untuk menangani pasien terlebih dahulu, sembari proses administrasi bisa dilengkapi kemudian.
Layanan Didahulukan, Administrasi Menyusul
Direktur RSUD S.K. Lerik, dr. Yuliana Naibaho, menyambut positif kebijakan ini. Ia mengungkapkan bahwa selama ini rumah sakit memang kerap berada dalam posisi dilematis saat menerima pasien yang datang dalam kondisi darurat, tetapi tak memiliki jaminan pembiayaan.
“Dengan dana Rp3 miliar yang dititipkan ini, kami bisa langsung memberikan tindakan medis tanpa harus menunggu berkas administrasi. Setelah kondisi pasien stabil, barulah kita verifikasi data kependudukan atau kepesertaan jaminan sosialnya,” jelas dr. Yuliana.
Ia menambahkan, selama semester pertama 2025, RSUD S.K. Lerik telah melayani puluhan pasien tidak mampu yang dalak keadaan darurat yang datang tanpa BPJS aktif atau tanpa surat keterangan miskin. Kini, dengan sistem pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah kota, pihak rumah sakit tidak perlu lagi menanggung beban pembiayaan dari dana operasional.
Dukungan dari DPRD dan Tokoh Masyarakat
kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Rayon SH, menyatakan dukungannya terhadap langkah progresif Wali Kota Christian Widodo. Menurutnya, keberpihakan kepada warga miskin harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret seperti ini.
“Ini contoh nyata kepala daerah yang tidak sekadar bicara populisme, tetapi langsung kerja. Kami di DPRD siap mengawal pengawasan penggunaan dana ini agar benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegas Armin.
Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk perwakilan gereja dan LSM pemerhati kesehatan, juga memberikan apresiasi. Mereka menilai ini adalah contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan fasilitas kesehatan bisa menjamin hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan.
Upaya Pemerataan Layanan Kesehatan
Tak hanya di rumah sakit, Wali Kota juga menargetkan agar seluruh puskesmas di Kota Kupang memiliki sistem serupa dengan anggaran penanganan cepat untuk pasien miskin. Menurutnya, kesehatan tidak boleh hanya menjadi layanan eksklusif bagi warga berduit.
“Kalau kita mau menurunkan angka kemiskinan, harus dimulai dari memastikan semua orang sehat. Sebab, orang sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, dan akhirnya jatuh lebih dalam dalam kemiskinan,” ujar Wali Kota.
Program ini menjadi bagian dari visi besar Wali Kota Christian Widodo dalam mereformasi layanan dasar di Kota Kupang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan dana Rp3 miliar sebagai awal, Pemerintah Kota Kupang membuka ruang evaluasi dan penambahan anggaran bila diperlukan di APBD Perubahan atau APBD tahun depan.
Pemerintah Kota Kupang kini benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil, terutama dalam hal layanan kesehatan darurat. Warga yang mengalami kondisi sakit darurat kini langsung ditangani di RSUD S.K. Lerik tanpa harus mengurus surat keterangan miskin atau menunggu proses administrasi yang rumit.
Hal ini dimungkinkan berkat kebijakan Wali Kota dr. Christian Widodo yang menempatkan dana sebesar Rp3 miliar di RSUD S.K. Lerik, khusus untuk membiayai penanganan kesehatan warga miskin dan warga dalam kondisi darurat medis.
“Saya minta tidak boleh ada satu pun warga yang ditolak atau dibiarkan menunggu hanya karena tidak punya kartu BPJS atau surat miskin. Kalau sakit, apalagi darurat, langsung tangani dulu. Urusan administrasi belakangan,” tegas Wali Kota Christian Widodo dalam keterangan resminya, Jumat (1/8/2025).
Kebijakan ini langsung diterapkan di lapangan. Sejumlah warga mengaku merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah Maria, warga Kelurahan Oesapa, yang membawa ibunya ke RS S.K. Lerik karena serangan jantung ringan. Meski tidak membawa kartu BPJS aktif saat itu, ibunya langsung dirawat di IGD.
“Kami panik dan tidak sempat urus surat-surat. Tapi petugas bilang, tidak apa-apa, yang penting mama ditangani dulu. Baru setelah itu kami urus data. Terima kasih Pak Wali Kota,” ujar Maria sambil terharu.
Rumah Sakit Diberi Kewenangan Tangani Pasien Langsung
Kepala RSUD S.K. Lerik, dr. Yuliana Naibaho, menjelaskan bahwa pihak rumah sakit kini memiliki fleksibilitas untuk langsung memberikan pelayanan kepada pasien darurat, tanpa harus menunggu jaminan pembayaran terlebih dahulu.
“Kalau dulu kami serba salah, karena harus mematuhi sistem administrasi. Tapi sekarang, dengan dana dari pemerintah kota yang sudah ada, kami bisa langsung bertindak. Ini menyelamatkan nyawa,” kata dr. Yuliana.
Ia menambahkan, dalam sebulan terakhir sudah lebih dari 200 pasien dalam kondisi darurat ditangani terlebih dahulu sebelum menyelesaikan berkas administrasi. Rata-rata adalah warga dari keluarga kurang mampu atau yang tidak sempat membawa dokumen jaminan kesehatan.
Mekanisme Jelas, Pengawasan Ketat
Wali Kota Widodo menegaskan bahwa meskipun dana disiapkan, penggunaan anggaran tetap diawasi secara ketat. RSUD S.K. Lerik diminta membuat laporan berkala terkait penggunaan dana darurat tersebut, termasuk identitas dan kondisi pasien yang dibantu.
“Uang ini bukan untuk membiayai semua pasien sembarangan. Ini untuk situasi darurat, khusus warga Kota Kupang yang membutuhkan. Harus tepat sasaran,” tegasnya.
DPRD dan Tokoh Agama Dukung Kebijakan
Langkah ini mendapat dukungan dari DPRD Kota Kupang. Ketua Komisi C, Armin Soru, menyebut ini sebagai kebijakan yang manusiawi dan sangat relevan dengan kebutuhan warga Kota Kupang.
“Kita butuh pemimpin yang peduli dan cepat tanggap seperti ini. Tidak banyak kepala daerah yang berani ambil langkah konkret seperti ini,” katanya.
Uskup Kupang Mgr. Petrus Turang juga menyampaikan apresiasinya dalam sebuah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
“Ini adalah bentuk nyata cinta pada sesama. Pemerintah hadir di saat rakyat paling membutuhkan. Ini bukan hanya tugas negara, tapi juga panggilan kemanusiaan,” ujar Uskup.
Masyarakat Diminta Tidak Takut ke RS
Pemerintah Kota Kupang kini juga gencar melakukan sosialisasi kepada warga, terutama di kelurahan-kelurahan padat penduduk, agar tidak takut datang ke rumah sakit meski tidak memiliki kartu BPJS atau uang.
“Jangan tunggu sakit parah. Kalau ada kondisi darurat, segera datang. Kami pastikan ditangani dulu. Jangan takut soal biaya,” ujar Camat Maulafa, Gerson Baitanu, saat sosialisasi di Kelurahan Bello.
Penutup: Pemerintah Hadir untuk Rakyat
Kebijakan Wali Kota Christian Widodo ini memperlihatkan bahwa pelayanan publik tidak harus kaku dan birokratis, terutama dalam urusan yang menyangkut nyawa manusia. Dengan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan solusi cepat, Pemkot Kupang menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, nyawa lebih utama dari selembar dokumen.(Ikz)
