Kupang,lensantt.com –  ketua dewan perwakilan Provinsi (DPP) NTT Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Karel Yani Mboeik secara tegas mengatakan kalau tidak ada dualisme di tubuh partai khususnya provinsi NTT.

“Tidak ada dualisme di tubuh partai PKPI khusunya di provinsi NTT, “ Kata Yani Mboeik saat menggelar jumpa pers di restauran Nelayan Kamis (22/09/2016).

Dijelaskannya, jika ada oknum yang menngku adalah pengurus PKPI maka seharusnya dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai. “Kalau pengurus tentunya harus ada KTA dan tunjukan kepada kami,” jelasnya.

Semenjak berdirinya PKPI kata dia, tidak ada satupun yang mengklaim bahwa mereka sebagai pengurus namun menjelang pilkada banyak oknum yang mengaku sebagai pengurus.

Dia juga mengaku, kalau dari laporan beberapa kader partai bahwa ada oknum yang mengaku sebagai pengurus PKPI meminta sejumlah uang. Padahal, sesuai AD/RT PKPI tidak ada pungutan dalam bentuk apapun.

Baca Juga :  DPD Bapera NTT Gelar Donor  Darah

Kepada kader dia menghimbau, agar tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi karena samapai saat ini kepengurusan PKPI masih diakui oleh Kemenkumham. “Kami masih sebagai pengurus yang sah,” kata dia.

Ditempat yang sama wakil ketua DPP Jefry Un Banunaek menjelaskan, kejadian tersebut sebenarnya adalah ulah simpatisan yang ingin membesarkan partai,”Mereka cinta PKPI makanya buat seperti itu, “ Kata Banunaek smabil tertawa.

Ia juga meminta kepada Kader Maupu simpatisan PKPI agar tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi paslanya, hal itu hanya ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan terpengaruh dengan kejadian ini,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Kupang partai PKPI Anselmus Djogo menegaskan, Pihak Komisi Pemelihan Umum (KPU) Provinsi Maupun di kabupaten/kota harus jeli melihat persoalan tersebut karena pada momen pilkada banyak ornag yang bisa memanfaatkan partai.

Baca Juga :  Februari Dimonim Air Masuk Sabu, Masyarakat : Kami Bersyukur, Bupati : Perjuangan Baru Dimulai

“KPU Harus jeli melihat persoalan ini, siapa yang harus diakomodir ini momen pilkada,” tegasnya.

Menurut dia, sesuai dengan aturan PKPU seharunya pihak KPU sudah mempunyai data yang Failid tentang partai-paratai yang diakomodir sebagai peserta pemilu,”KPU juga harus punya data yang failid,” kata dia.

Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut turut hadir kader PKPI yang juga adalah anggota DPRD kabupaten Kupang Semuel Koroh .(ikz)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here