So’e, Lensantt.com – warga di perbatasan antara kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun jembatan darurat berbahan dasar bambu untuk memperlancar aktifitas mereka sehari-hari. Hal itu dilakukan untuk memgantisipasi musimhujan pasalnya, pada setiap musim itu warga sulit menjalankan aktifitas mereka.
Jembatan tersebut terletak di di desa Bonle’u, kecamatan Tobu, TTS dan desa Noepesu, kecamatan Miomafo Barat, TTU. Warga dua desa tersebut mengalami kesulitan apabila musim hujan datang, apalagi jika terjadi banjir. “Kami kesulitan sekali apabila musim hujan,” ungkap Gabriel Tamelap, warga desa Noepesu, Minggu, (22/11/2015).
Menurut dia, mayoritas masyarakat desa Bonle’u dan desa Noepesu adalah petani. Oleh karena itu, pembangunan jembatan bambu tersebut atas inisiatif masyarakat setempat. Selain untuk memperlancar aktifitas pertanian, juga untuk memperlancar proses belajar mengajar siswa dan guru.
Tokoh masyarakat lainnya, Agustinus Oematan mengatakan masyarakat setempat telah lama merindukan adanya jembatan penghubung yang parmanen. Kerinduan masyarakat ini, menurut Agus sudah diusulkan melalu Musrenbang tingkat dusun, desa dan Kecamatan, namun usulan tertsebut diabaikan pemerintah
Padahal, menurut Agus, air yang dikonsumsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS, DPRD TTS dan pemerintah lainnya, bersumber dari sungai tersebut. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah agar bisa membantu membangun jembatan yang permanen.
“Kalau bisa jembatan penghubung antara dua kabupetn ini dianggarkan untuk dibangun permanen,”pintahnya
Sementara anggota DPRD Provinsi NTT Jefry Un Banunaek mengatakan, dirinya akan memperjuangkan keluhan masyarakat tersebut. Namun, jembatan yang dirindukan masyarakat sekian lama ini, baru bisa diusulkan tahun 2016. “Nanti diusulkan tahun depan, karena pembangunan harus melalui perencanaan baru bisa dianggarkan,”jelasnya
Menurut Jefry, pembangunan jembatan tidak bisa dianggarkan dari APBN, APBD I dan APBD II. Dikatakan, bisa saja diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) namun harus disetujui oleh pemerintah. Meski demikian, Jefry mengkaui dirinya akan memperjuangkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat desa setempat. (Megi)
