Atambua,lensantt.com-Dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni, Belu dan Malaka adalah wilayah yang dinilai rawan bencana salah satu penyebanya adalah ruas jalan lingkungan rusak diakibatkan meluapnya banjir pada setiap musim hujan.
Penjabat Bupati Belu Wilhelmus Foni mengemukakan, di bulan ini hujan telah menggenangi beberapa ruas jalan dan hal ini sangat menggangu aktifitas dari masyarakat. Oleh karena itu, diaharapkan agar DPRD NTT dapat mendukung untuk dianggarkan melalui Pemerintah Provinsi.
“Memang statusnya jalan Kabupaten tetapi melalui DPRD Provinsi NTT kami berharap bisa ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar hal ini bisa diatasi,” kata Wilhelmus, Senin (16/2).
Jalan yang rusak akibat karena bencana, harus dikerjakan karena Kabupaten Belu adalah daerah perbatasan sehingga anggarannya tersedia baik ditingkat APBD I maupun APBN.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu, Alfons Kehi mengemukakan ada fakta yang membuktikan tsunami dapat terjadi karena secara alami di Kecamatan Kobalima Timur bahwa walaupun sudah dua kali musim hujan, banjirnya meluap tetapi tidak mengalir ke laut. Artinya, terdapat kali atau sungai di bawah tanah akibat patahan lempengan tersebut.
Dikuatirkan, jika terjadi sesuatu akan berdampak pada wilayah tersebut dan sekitarnya termasuk Kabupaten Belu, apalagi Kabupaten Malaka berbatasan langsung dengan samudera dan sangat berpotensi terjadi tsunami yang besar.
Alfons menambahkan, ia baru mengikuti kegiatan terkait pemasangan rambu untuk tsunami. Hal ini menurutnya penting untuk dilakukan karena sesuai seminar tahun 2012 lalu tentang aktifitas bencana yang dibawakan oleh seorang ahli gempa bumi.
“Patahan lempengan bumi ada juga di Kabupaten Malaka tepatnya di Kecamatan Kobalima Timur sehingga tahun 2015, Malaka mendapat bantuan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Desa Ainebe Kecamatan Kobalima yang berkapasitas tampungan sekitar 6000 orang, dan bantuan pemasangan Rambu Tsunami untuk mendeteksi terjadinya Tsunami,” kata Alfons.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD NTT Agustinus Bria Seran menyampaikan, sudah ada penyampaian langsung dari masyarakat melalui telepon dan sudah langsung dilaporkan kepada dinas terkait untuk diperhatikan dan sudah direalisasi.
Agustinus menambahkan memang jalan ini termasuk jalan kabupaten tapi masuk juga dalam wilayah perbatasan dan itu menjadi perhatian dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dananya harus diminta dan kewenangan itu ada ditingkat kabupaten.
Berkaitan dengan pemasangan rambu tsunami memang harus dilakukan karena menurutnya Kabupaten Malaka merupakan jalur
patahan bumi. Hal ini di anggap perlu karena jika suatu saat terjadi kejadian seperti tsunami maka sudah ada warning dari alat tersebut untuk kemudian dilakukan evakuasi agar tidak menelan korban jiwa.
“Kami akan berkoordinasi dengan komisi terkait sehingga masalah yang diutarakan itu bisa diangkat dalam rapat komisi maupun gabungan Komisi di tingkat DPRD Provinsi NTT,” jelasnya.(Ikzan)
