Kefamenanu, lensantt.com- Human Traffiking menjadi masalah krusial diprovinsi NTT. Semua elemen dituntuntu untuk memikirkan solusi masalah tersebut.
Calon Gubernur NTT Benny K Harman dalam pertemuan diallogosnya di Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, TTS, Selasa (6 Maret 2018). Menegaskan, jika terpilih nanti paket Harmoni telah menyiapkan solusi untuk mengatasi Human Traffiking.
Berikut solusi atasi Human Traffiking ala Paket Harmoni :
1. Apabila paket harmoni terpilih kita akan membentuk satgas trafficking. Memang sekarang ini sudah ada hanya kerjaannya tidak benar. Tebang pilih bahkan aparat juga turut bermain menjual TKI asal NTT secara ilegal. Kita akan benahi itu semua memperbaiki tata kelola dan manajamennya.
2. Harus dipastikan bagi mereka yang kerja sudah mendapatkan pelatihan pendidikan ketrampilan melalui BLK-BLK.
3. PJTKI yang ada sekarang ini kita evaluasi lagi, mana yang benar dan tidak benar.
4. Pemprov akan memfasilitas mereka yang mau bekerja menjadi TKI itu silakan itu hak, tetapi melalui PJTKI yang sudah disertifikasi. Tidak ada yang namannya kongkali kong disitu.
5. Kalau sudah melalui tahapan-tahapan pelatihan ketrampilan dan PJTKI yang sudah diferifikasi, kita pastikan mereka itu bekerja di tempat yang aman dan nyaman.
6. Harus ada hot line nanti TKI dengan Pemerintah. Mereka kerja di malayasia atau dimana setiap minggu ada laporannya. Baik langsung maupun melalui PJTKI. Tidak seperti selama ini, PJTKInya sembunyi-sembunyi jual beli manusia.
7. Kedepan saya dengan pak BAL akan tim khusus bantuan hukum untuk membela mereka yang selama ini menjadi TKI yang bermasalah secara hukum. Sehingga tidak seperti selama ini, siapa yang harus membela mereka.
Selain iti, Program prioritas paket Harmoni, membuka 100 ribu lapangan dan membuka BLK untuk setiap angkatan pendidikan masing2 kabupaten. Dengan seperti ini maka akan berkurang bahkan tidak ada lagi mereka bekerja di luar negeri karena sudah ada lapangan kerja di daerah sendiri.
Apabila tepilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Kita akan berkoordinasi dengan kepala Desa untuk mendata, dari masing2 tingkat pendidikan, Berapa orang SD/SMP/SMA yang tidak nganggur di Desa tersebut? Yang Sarjana dan belum mendapat pekerjaan di Desa itu berapa orang? Bahkan yang tidak sekolah itu kita juga data. Sehingga mereka2 ini yang nanti kita latih ketrampilannya untuk siap bekerja di mana saja” tegasnya. (Ikz/tim)
