Kupang,lensantt.com – Gubernur Provinsi NTT meminta agar perhelatan pemilihan gubernmur tanu 2018 harus demokratis dan berkualitas. Untuk mewujudkan itu diperlukan pengawasan yang ketat dari Bawaslu NTT.
“harus kawal ketat pilgub 2018 supaya demokratis dan berkualiatas,” Kata gubernur NTT Frans Leburaya saat menandatangani NPHD di aula kantor gubernur Senin (16/10/2017).
Untuk itu, lanjut Gubernur Lebu Raya, demi kepentingan bersama maka pengawasan oleh Bawaslu dapat dilaksanakan secara koordinatif dengan Bawaslu kabupaten dan kota di NTT.
“Kita harus selalu menjaga agar daerah ini aman, melalui penyelenggaraan pemilukada yang lancar dan sukses. Karenanya, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara transparan,” tambahnya.
Besaran anggaran yang diperuntukan bagi pelaksanaan pengawasan Bawaslu dari Pemprov NTT, sebesar Rp. 122,3 miliar lebih. Dari jumlah anggaran tersebut akan digunakan bagi kegiatan pengawasan di 22 kabupaten dan kota di NTT, juga terkait dengan pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018.
Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang telah mengalokasikan anggaran pengawasan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT melalui penandatangan NPHD.
“Kami akan melaksanakan tugas pengawasan dengan baik demi terwujudnya pemilukada di Provinsi NTT secara lancar dan sukses,” kata Ketua Bawaslu NTT.
Untuk diketahui, penandatanganan NPHD pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018 antara Pemprov NTT dengan KPUD NTT juga telah dilakukan pada 24 Agustus 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 318,5 miliar lebih. (ikz)
