Kupang,lensantt.com – hanya menghitung hari masyarakat NTT akan memilih pemimpin yang akan menahkodai Provinsi ini.
Siapa pemenangnya di tentukan oleh rakyat NTT. Para calon tentunya tidak akan diam. Berbagai strategi pasti di mainkan untuk menduduki tahta sebagi NTT satu
Bisa saja uang bisa menjadi alat untuk mendapatkan suara sehingga bisa memenangkan pertarungan di pilgub 2018.
Melihat hal itu salah satu pakar politik ahmad atang menegaskan, panwas NTT harus bekerj ekstra untuk menghidari praktek tidak terhormat itu.
“panwas mempunyai jaringan hingga ke desa sehingga harus dimaksimalkan perannya untuk menjamin kualitas demokrasi kita, karena politik uang dapat merusak demokrasi, “kata ahmad atang kepada media www.lensantt.com via WhatsApp (wa) kamis (24/05/2018).
Dia menegaskan, pengawas tentu memiliki instrumen hukum yang dapat menjerat pelaku jika ketahuan melakukan praktik money politic.
” panwas tentunya punya instrumen hukum untuk menjerat pelaku,” kata dia.
praktik politik uang kata dia, merupakan fenomena black marketing atau ekonomi pasar gelap sehingga sulit untuk didetekti namun nyata adanya.
Dalam domain politik lokal seperti pilkada sebenarnya yang lebih dominan bukan politik transaksional tetapi politik identitas.
Sungguhpun begitu lanjut dia, uang tetap menjadi instrumen penting dalam meraih kekuasaan sehingga politik uang selalu dikemas dalam bahasa relawan politik. Jadi pemberian uang kepada relawan tidak melanggar hukum.
Kecuali, memberi uang sambil mengajak orang untuk memilih paslon tertentu itulah yang disebut politik uang.
Degan demikian, terminologi politik memang kabur atau sengaja dikabutkan. “Saya tidak menyudutkan salah satu pasangan karena saya belum mempunyai referensi namun suatu hal yang pasti bahwa semua paslon pasti menggunakan uang untuk memobilisasi kerja-kerja politik untuk meraih kemenangan, ” jelanya.
kepada masyarakat agar, mawas diri sehingga tidak terjerumus pada politik uang yang merugikan NTT nantinya.
“masyarakat harus mawas diri untuk tidak terjebak oleh politik uang yang akan merugikan diri sendiri dan masa depan daerah,” tandasnya. (Ikz/tim).
