Bakal Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua Drs. Nikodemus Rihi Heke, M.Si

Menia, Lensantt.com – Setelah 10 tahun akhinya Kabupaten Sabu Raijua meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi itu ada saat kepemimpinan Drs.Nikodemus Rihi Heke, M.Si yang dilantik sebagai bupati definitif pada 2019 lalu.
Mantan Anggota Dewan Eduard Lukas kepada media ini dikediamannya Jumat, (02/07/2021) mengatakan, Torehan prestasi tersebut merupakan kebanggaan rakyat Sabu Raijua.
Bagaimanapun rakyat harus memberi apresiasi kepada Drs. Nikodemus N Rihi Heke, M.Si karena torehan prestasi WTP itu ada saat dirinya menjadi Bupati Sabu Raijua.
“Apresiasi ini juga harus diberikan kepada pak Nikodemus N RIhi Heke karna di masa beliau Sabu Raijua dapat WTP,” kata dia.
Ia mengatakan ini pencapaian luar biasa dari Nikodemus N Rihi Heke karena hanya sekitar 1,5 Tahun saja Sabu Raijua menorehkan prestasi.
Prestasi ini juga menunjukan kalau Mantan Bupati Drs. Nikodemus N Rihi Heke, M.Si mampu menjadi pemimpin.
“Ini pembuktian kalau pak Nik mampu tidak salah kalau diberi kesempatan lagi,” jelasnya.
WTP itu kata dia, bukan penghargaan cuma-cuma tapi itu karena kinerja dan laporan keuangan yang baik sehingga Sabu Raijua diberi apresiasi.
“Itu bukan penghargaan cuma-cuma tapi karena kinerja keuangannya baik,” kata dia.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Adi Sudibyo menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. LHP LKPD itu diserah kepada Anggota DPRD Sabu Raijua, Harjanti Kristiani Uly. LHP juga diserahkan kepada Penjabat Sabu Raijua, Doris A Rihi, Rabu, 30/06/2021.

Baca Juga :  Air Bonleu Kembali Normal, Bentuk Komitmen Masyarakat Adat,PDAM dan Pemda TTS

Penyerahan LHP LKPD merupakan amanat Pasal 17 Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Torehan prestasi yang diraih ini bukan sebuah kebetulan semata, apalagi ini adalah sejarah pertama semenjak Kabupaten Sabu Raijua terbentuk. Penghargaan yang didapat boleh dibilang berkat kegigihan dan karisma seorang pemimpin yang mampu memimpin bawahan. Siapa dia kalau bukan, Nikodemus Rihi Heke.

Penjabat Bupati Sabu Raijua, Doris A Rihi mengatakan WTP yang diterima oleh Sabu Raijua merupakan pertama kalinya sejak kabupaten itu dibentuk. Kepala Biro Tata Pemerintah Setda NTT ini mengatakan WTP tersebut merupakan sebuah hal yang membanggakan.

” Untuk Pertama Kali Pemda Sabu Raijua dapat Predikat WTP atas Lapora Hasil pemeriksaan Keuangan Pemda Sabu Raijua Tahun anggaran 2020. Tentu menjadi prestasi yang membanggakan dan sebagai bentuk pengakuan Negara bahwa kinerja pengelolaan keuangan dan aset di Sabu Raijua sangat baik,” Kata Doris kepada media, Rabu, 30/01/2021.

WTP itu kata dia selain menjadi kebanggaan juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Sabu Raijua untuk mempertahankan predikat tersebut di tahun mendatang.

Ia menjelaskan dalam laporan tersebut masih terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Sabu Raijua. Dan pemda sangat siap untuk menindaklanjuti semua itu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Pemda kepada daerah dan masyarakat Sabu Raijua.

Baca Juga :  Robert Soter Marut Diantara Nurani Dan Politik

Dia menjelaskan lebih lanjut sebelumnya Pemda Sabu Raijua selama 9 tahun memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian dan tahun ke 10 ini baru mendapat Wajar Tanpa Pengecualian. WTP tersebut kata dia adalah prestasi yang luar biasa bagi Pemda didukung DPRD Sabu Raijua dan seluruh stakeholder. Oleh karena itu kita harus memberi apresiasi atas capaian ini karena ini merupakan keberhasilan bersama.

“Jadi ini Keberhasilan bersama demikian juga kalau ada kegagalan maka menjadi kegagalan bersama. Tidak boleh saling menyalahkan karena kita butuh Super Tim atau Tim Kuat bukan Superman,” jelasnya.

Mewakili DPRD Sabu Raijua, Harjanti Kristiani Uly pada kesempatan itu mengataka laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan NTT terhadap LKPD Kabupaten Sabu Raijua TA 2020 merupakan tugas konstitusional kepala daerah atau bupati sebagaimana yg amanatkan dalam UUD 45 dan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah /negara yg harus dipertanggungjawabkan

” DPRD sebagai unsur pemerintah daerah selalu terdepan dalam rangka bekerjasama, mendorong dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar transparan,akuntabel untuk meningkatkan pelayanan publik,’ kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sabu Raijua ini. (Ikz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here