Saturday, July 20, 2024

Gegah korupsi, Pemkot Kupang Gelar Monitoring MCP

-

Kota kupang,lensantt.com – Pemerintah Kota Kupang terus berupaya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi termasuk melalui Monitoring Center For Prevention.  Acara ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) dan meningkatkan integritas pemerintah daerah.

Hadir dalam sosialisasi ini Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM., CRGP., CHCAE, CFRA, beserta para narasumber lainnya dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, para Staf Ahli Wali Kota Kupang, Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Umum Daerah, Camat, Kepala UPTD Puskesmas, serta para Admin MCP, Admin Pajak, Admin Aset, dan Admin LHKPN.

Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Fahrensy Funay menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas upaya edukatif dan strategi preventif dalam pencegahan korupsi

. “Kami menyambut baik upaya ini karena memberi pencerahan terkait dokumen pelaporan pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah setiap tahun melalui MCP. Ini merupakan cara untuk membuktikan adanya upaya nyata dari Pemerintah Daerah terhadap pencegahan korupsi,” ungkap Fahren.

Penjabat Wali Kota memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Kupang: tahun 2021 dengan skor 65,26, tahun 2022 sebesar 67,94, dan tahun 2023 sebesar 66,55. Penurunan skor sebesar 1,39% mencerminkan adanya peningkatan risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas dan layanan pemerintah Kota Kupang.

“Inspektorat Kota Kupang akan mengirimkan hasil SPI 2023 kepada OPD untuk dipelajari agar dapat membuat perubahan dan inovasi dalam tugas staf sehingga pelayanan kepada masyarakat berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

Penjabat Wali Kota juga menekankan pentingnya setiap kegiatan yang dilaporkan dalam MCP dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh OPD dijadikan faktor dalam menganalisa jawaban responden SPI. Setiap kebijakan dan aturan yang dibuat wajib disosialisasikan kepada staf agar dapat menjawab survei dengan benar.

Pemerintah Kota Kupang menyadari bahwa pembangunan sistem pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen Kepala Daerah hingga seluruh jajaran, termasuk lembaga legislatif. Sosialisasi ini perlu didukung penuh sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam rangka good and clean governance.

“Upaya ini merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintah Kota Kupang. Saya berharap sosialisasi ini dapat mengidentifikasi titik rawan korupsi, memetakan potensi kerawanan korupsi, dan memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tandasnya.

Sekretaris Inspektorat Kota Kupang, Henry Sede, S.STP., MM, menyampaikan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi dan MCP diselenggarakan selama dua hari, 26-27 Juni 2024. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman perilaku anti korupsi, membantu komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Kota Kupang.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan informasi pentingnya pencegahan korupsi untuk penyelenggara pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi capaian indeks pencegahan korupsi di Kota Kupang dilaporkan melalui MCP.

“Materi sosialisasi pencegahan korupsi meliputi pengenalan tindak pidana korupsi, pengelolaan dan evaluasi benturan kepentingan pada Pemerintah Daerah, perilaku anti korupsi, upaya pencegahan, memahami gratifikasi bagi penyelenggara negara, capaian dan evaluasi indeks pencegahan korupsi daerah melalui MCP, serta sosialisasi survei Penilaian Integritas (SPI),” ungkap Henry. (***)

Komentar Anda?

Izack Kaesmetan
Izack Kaesmetan
Owner & Jurnalist LENSANTT.COM, Anggota DPD HPSI NTT.

FOLLOW US

0FansLike
0FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
spot_img

Related Stories