So’e,lensantt.com- Tinggal menghitung hari Kabupaten berusia 98 tahun. Bukan usi yang sedikit jika dilihat dari angka. Artinya, Kabupaten ini sudah tua.
Ada fenonemena menarik pada Rabu 27 Agustus 2020 malam saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi.
Terjadi Debat seru antara Bupati TTS, Egusem Piether Tahun dan Anggota DPRD Kabupaten TTS, Marthen Tualaka
Dilansir Pos kupang Saat itu Marthen Tualaka, Ketua Fraksi Hanura mempertanyakan dana Parpol untuk Partai Nasdem, Hanura dan PKPI yang belum dicairkan Pemda TTS hingga saat ini. Menariknya, hanya tiga Parpol ini yang dana Parpolnya belum ditandatangani Bupati Tahun untuk dicairkan.
Ia mempertanyakan alasan kenapa Bupati Tahun belum menandatangani pencarian dana Parpol untuk tiga partai politik tersebut.
Padahal menurut Marthen seluruh persyaratan yang termuat dalam cek list sudah dilengkapi namun anehnya, Bupati Tahun tak kunjung menandatangani pencairan dana Parpol untuk tiga partai tersebut.
Jika ada syarat yang belum lengkap, Marthen mempertanyakan kenapa cek list seluruhnya sudah oke dan selama ini tidak ada informasi dari Kesbangpol jika ada persyaratan yang belum lengkap.
” Kenapa kalau ada syarat yang belum lengkap selama ini tidak ada informasi dari Kesbangpol. Lalu kenapa cek list sudah oke, tiba-tiba di tengah jalan katanya ada lagi yang kurang,” tanya Marthen.
Menanggapi pertanyaan tersebut Bupati Tahun menjelaskan, dana partai untuk ketiga partai tersebut belum bisa dicairkan karena masih ada kuitansi yang kurang. Ada kesalahan tanggal pada kuitansi sehingga dirinya belum bisa menandatanganinya.
” Ada kekurangan kuitansi sehingga dana Parpolnya belum bisa saya tandatangani untuk pencairannya. Saya sudah minta staf untuk komunikasi ke partai politik untuk dilengkapi tapi belum dipenuhi. Mau marah silakan, tapi kalau masalah keuangan saya harus teliti,” jawab Bupati Tahun.
Mendengar jawaban Bupati Tahun, Marthen kembali bertanya, kuitansi mana yang belum dilengkapi. Dirinya meminta Bupati Tahun untuk merinci kuitansi mana yang belum dilengkapi. Pasalnya seluruh pertanggungjawaban tahun 2019 dan LHP BPK tahun 2019 sudah dilengkapi.
Dasar LHP dan pertanggungjawaban itulah pihaknya mengajukan dana Parpol untuk tahun 2020.
juga meminta Kepala Kesbangpol untuk langsung menjelaskan kekurangan yang perlu dilengkapi partai politik. Pasalnya selama ini tidak ada komunikasi terkait kekurangan tersebut.
” Bupati harus jelaskan, kuitansi mana yang masih kurang. Biar bisa kami lengkapi. Karena seluruh cek list sudah dilengkapi. Bila perlu kami minta Pak Kepala Kesbangpol langsung jelaskan saja biar jelas,” pinta Marthen.
Bupati Tahun membenarkan jika
SPJ Tahun 2019 telah clear. Namun yang dimaksudkan adalah kuitansi terkait nominal anggaran yang diterima untuk tahun ini.
Kuitansi itu sebagai dasar penerbitan NPHD. Terkait permintaan agar kepala Kesbangpol untuk menjelaskan duduk persoalannya, Bupati Tahun enggan untuk menjawabi permintaan tersebut dengan alasan seluruh berkas tiga partai tersebut sudah berada di tangannya.
Penulis : Erick Hello
Editor : Izack Kaesmetan
