Kupang,lensantt.com- walikota Kupang Jefri Riwu Kore saat dihubungi media ini melalui seluler (Sabtu, 17 Februari 2018), terkait pernyataannya beberapa waktu lalu saat bertemu honorer K2 di Balai Kota (Jumat, 9 Februari 2018), terkait pertanyaan kritis tentang kinerja beberapa LSM-LSM atau organisasi massa di Kota Kupang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya sangat apresiatif terhadap LSM dan Organisasi Massa yang ingin membantu pemerintah. Tetapi saya sangat kecewa dengan salah satu organisasi massa yang ada di Kota Kupang, saat diajak untuk sama-sama memperjuangkan 90.000 warga Kota Kupang Pengguna BPJS yang ditutup aksesnya kesehatannya di RS. Siloam karena BPJS memutuskan Hubungannya dengan RS. Siloam, mereka menganggap tidak penting. Malah ingin ngatur-ngatur lagi. Saya tidak peduli, saya sebagai Walikota pikir masalah rakyat, tidak bisa diatur-atur dalam memperjuangkan aspirasi”, jelas Jefri
Walikota pertama di Kota Kupang yang menolak penghargaan abal-abal dari satu Universitas terkemuka di Indonesia ini menegaskan, pertemuan tersebut ketika 90.000 warga Kota Kupang yang dirugikan oleh RS. Siloam Kupang karena memutuskan hubungan kerjasama dengan BPJS, dimana organisasi-organisasi yang katanya lantang memperjuangkan aspirasi masyarakat padahal, dari hasil penelusuran dirinya hanya beberapa LSM yang benar-benar memperjuangian hal tersebut.
“Hanya ada beberapa kawan-kawan LSM saja yang memperjuangkannya, kalau tidak salah mereka adalah kawan-kawan yang ada Rumah Perempuan, PIAR NTT, IRGSC, bahkan organisasi seperti KPA NTT, dan GEMA NTT masih berkoordinasi kepada saya melalui rumah aspirasi”, ujar Jeriko.
Ia juga mengklarifikas, soal ada upaya memecah konflik antara Pemkot dan LSM-LSM di Kota Kupang, bahkan Rumah Aspirasi Jeriko Center saja, isinya adalah orang-orang LSM semua.
“Salah jika ada media yang katakan saya pertanyakan LSM-LSM yang ada, yang saya pertanyakan adalah dimana organisasi-organisasi yang katanya lantang memperjuangkan aspirasi.
Ia menegaskan, organisasi bukan hanya mengkritik tanpa solusi. Ia juga menambakan, organisasi tidak boleh melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi.
“Jangan organisasi muncul hanya kritik Pemerintah pada hal-hal yang bukan prioritas publik tetapi ketika Pemerintah sedang memperjuangkan nasib orang banyak, mereka hanya urus advokasi masalah pribadi mereka,” teganya. (Ikz)
