Adu Ego di Lembaga Terhormat, Dimanakah Kepentingan Rakyat?

  • Whatsapp
Kupang,lensantt- Perang dingin antara ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Laodoe dan 23 anggota DPRD belum juga berakhir.
Kendati seorang diri Ketua DPRD Kota Kupang bersikukuh dengan pendiriannya. 23 Anggota yang menandatangani mosi tidak percaya pun belum mau menyerah
Tawar  menawar pun terjadi, Para anggota ingin melanjutkan sidang asal tanpa pimpinan dewan ( Ketua dewan) .
Sebaliknya Yeskial Loudoe pun memberikan tawaran kalau ia mau bersidang asalkan mosi tidak percaya itu harus di cabut.
Adu Ego dari para ” yang terhormat” menjadi tontonan rakyat Kota Kupang yang telah memberikan mandat kepada mereka dengan harapan melalui orang-orang cerdas ini mereka (rakyat kota kupang) bisa sedkit menikmati yang namanya kesejahteraan.
Namun sayang,  tak ada yang mau mengalah  rakyat tak bisa berbuat apa-apa. Hanya,  Menonton sambil menilai apakah masih layak para anggota DPRD ini kembali menempati kursi empuk pada periode berikut. Aksi dari mereka yang di katakan terhormat ini sebenarnya bukan yang di inginkan warga Kupang Kupang.
Masyarakat tentunnya bertanya, kalau ini terus berlarut bagaimana dengan kepentingan kami?
Yang bisa menjawab pertanyaan ini hanya mereka yang berseteru. Apakah tetap mempertahankan ego atau kembali tenang dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Presiden Amerika Serikat ke-31 Herbert Hoover pernah mengatakan Perdamaian tidak dilakukan di meja dewan atau oleh perjanjian, tetapi di hati manusia.
Mungkin ini yang harus dilakukan oleh ketua DPRD Kota Kupang dan 23 anggota. Harus berdamai dengan hati sendiri sehingga bisa kembali memperjuangkan hak rakyat melalui lembaga yang terhormat itu. Namun, keputusan kembali ada para peseteru.
Masyarakat Kota Kupang hanya menanti dan terus menanti kapan konflik internal dalam lembaga dewan ini berakhir. Karena bagaiamana pun ratusan ribu suara warga Kota Kupang telah diberikan.
Mosi Tidak Percaya

Sebanyak 21 anggota DPRD Kota Kupang, mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, pada Jumat 30 April 2021. Jumlah itu bertambah setelah Dua anggota DPRD Kota Kupang Ayu Wulandari Tallo dan Richard Odja ikut bergabung.

Sebelum mosi tidak percaya ini digagas, mereka sudah tiga kali absen, menolak menghadiri sidang dengan agenda pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2020.

Dalam surat pernyataan tersebut tertera 7 poin alasan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Yeskiel Loudoe.

Pertama, Ketua DPRD Kota Kupang tidak dapat menjalankan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana tertuang dalam tata tertib Pasal 36.

“Sejak pelantikan sampai sekarang ini belum pernah ada rapat koordinasi antara pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan dewan. Baik dengan pimpinan komisi, pimpinan Badan kehormatan maupun pimpinan Bapemperda, termasuk dengan pimpinan fraksi-fraksi,” tulis anggota DPRD.

Kedua, Ketua DPRD Kota Kupang dalam menjalankan agenda dan jadwal sidang II tahun 2020/2021 tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Ketiga, Ketua DPRD Kota Kupang dalam melaksanakan jadwal dan agenda Sidang II tahun 2020/2021 tidak mengundang anggota DPRD sebagaimana amanat tata tertib pasal 98 ayat 3

Keempat, Ketua DPRD Kota Kupang tidak memfasilitasi agenda penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam tata tertib pasal 58.

Kelima, Ketua DPRD Kota Kupang tidak transparan dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai pucuk pimpinan DPRD Kota Kupang. Sampai saat ini belum ada rapat evaluasi kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan dan banyak pertanyaan dari anggota yang tidak dijawab secara pasti dari Ketua DPRD Kota Kupang

Keenam, Komunikasi dan koordinasi intern lembaga tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar karena arogansi ketua DPRD Kota Kupang.

Ketujuh, Tidak menjaga marwah lembaga DPRD Kota Kupang karena dalam persidangan Ketua DPRD cenderung mengucapkan kata-kata kotor kepada mitra kerja (pemerintah) dengan selalu menyudutkan mitra dengan kata
“kamu pencuri”, “pembohong” dan “penipu”. Ketua selalu membentak dan marah-marah dalam persidangan.

“Dengan berbagai persoalan di atas, maka kami yang bertandatangan di bawah ini, yang adalah anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2024, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami tidak dapat mempercayai lagi anggota terhormat Yeskiel Loudoe atas kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kota Kupang,” demikian surat pernyataan mosi tersebut.

Anggota DPRD Kota Kupang yang mengajukan mosi tidak percaya itu diantaranya, Jabir Marola (Nasdem), 2. Siqvrid Basoeki (Nasdem), 3. Yuvensius Tukung (Nasdem),4. Esy Bire (Nasdem ), 5.Tellend Daud (Golkar), 6. Alfred Djami Wila (Golkar), 7. Jemari J. Dogon (Golkar), 8. Zeyto Ratuarat (Golkar, 9. Anatji Ratu Kitu Jan (PKB), 10. Dominikus Taosu (PKB), 11. Theodora Ewalde Taek (PKB), 12. Rony Lotu (PKB), 13. Dominggus Kale Hia (Hanura), 14. Diana Bire (Hanura), 15. Mokrianus Lay (Hanura), 16. Simon Dima (PAN), 17. Livingston Ratu Kadja (PAN), 18. Satario Pandie (Berkarya), 19. Adolof Hun (Perindo) ,20. Ayu.W.P. Tallo (Gerindra), 21. Richard Odja (Gerindra).

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe membenarkan ada 5 Fraksi di DPRD Kota Kupang menolak mengikuti sidang dengan agenda pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2020.

Kelima Fraksi tersebut, yakni Fraksi Nasdem, Golkar, PKB, gabungan PAN-Perindo dan gabungan Hanura-Berkarya-PSI-PPP.

“Sudah tiga kali diundang untuk bersidang namun mereka tidak datang. Sampai saat ini ruangan pimpinan DPRD terbuka. Hingga saat ini pintu ruangan pimpinan DPRD tetap terbuka. Saya siap menerima para pimpinan fraksi untuk berdiskusi bersama. Makanya saya bilang datang saja kalau memang ada salah pimpinan atau siapa pun supaya kita di-clearkan,” kata Yeskiel Loudoe.

Yeskiel menambahkan, upaya koordinasi yang dilakukan pimpinan DPRD, yakni sudah menyurati Ketua dan Anggota dari 5 fraksi tersebut untuk berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk bertemu 3 Mei 2021 mendatang.

“Jika mereka mau datang untuk kami diskusikan masalahnya dan hasilnya ada kata sepakat, maka setelah Senin 3 Mei 2021, sidang dapat dilanjutkan,” harap Yeskiel. (Redaksi)

Komentar Anda?

Related posts