–YBLL apresiasi peran Wamen PPPA dan Dirjen PS
Labuan Bajo, lensanttnam Kelompok Tani Hutan (KTH) Perempuan di empat kabupaten di Flores baru saja menerima sebuah kabar gembira. Permononan mereka untuk mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial (PS) telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan. SK PS tersebut ditandatangani oleh Menteri Kehutanan tepat pada Hari Kartini, 21 April 2026. Tak heran kalau berita ini terasa sebagai sebuah kado Hari Kartini bagi ratusan perempuan petani hutan yang selama beberapa dekade telah menjaga dan merawat sumber daya alam penting di desa mereka.
Ini merupapakan untuk pertama kalinya SK PS diterbitkan khusus untuk kelompok perempuan di NTT sejak dimulainya fase akselerasi PS secara nasional pada tahun 2014 lalu. Pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektar hutan untuk dikelola kelompok masyarakat dan warga adat melalui skema Perhutanan Sosial. Sangat jarang hak pengelolaan itu jatuh ke tangan kelompok perempuan. Skema Perhutanan Sosial memungkinkan masayarakat untuk membangun ekonomi desa melalui pengolahan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), seperti madu, rotan, kopi, dan berbagai komoditi lainnya.
SK PS untuk enam KTH Perempuan di Flores mencakup total luas wilayah kelola 648,65 hektar tersebar di Kabupaten Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Enam KTH ini memiliki 310 anggota perempuan (92,5%) dan 25 anggota laki-laki.
“Ini peristiwa historis yang luar biasa, kado Hari Kartini yang jelas-jelas menunjukkan pengakuan resmi pemerintah atas dedikasi dan kerja keras para perempuan ini dalam menjaga dan merawat hutan,” ujar Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru.
Monica menyampaikan bahwa terbitnya SK PS tersebut tidak lepas dari andil besar dua perempuan hebat, yaitu Wamen PPPA, Veronica Tan serta Dirjen PS Kemenhut, Catur Endah Prasetiani.
“Apresiasi kami untuk kedua pemimpin perempuan ini yang cepat tanggap dan kerja keras untuk memastikan percepatan proses pengajuan dan persetujuan SK PS untuk perempuan NTT.”
Alokasi PS untuk perempuan dan mekanisme akselerasi pengajuan permohonannya menjadi salah satu topik utama dalam Belajar Silang Lintas Sektor untuk Ekonomi Restoratif yang diselenggarakan YBLL pada Oktober, 2025, lalu. Dalam acara inilah tercapai kesepakatan antara Wamen PPPA, Dirjen PS, dan YBLL untuk mendorong percepatan alokasi PS untuk perempuan.
“YBLL membantu mendampingi KTH Perempuan dalam mengajukan permohonan PS dan penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial. Kami juga memfasilitasi tim verifikasi lapangan Kemenhut untuk pengecekan lapangan. Semua Koordinator Kabupaten dan Fasilitator Desa YBLL kami libatkan dalam proses ini,” tambah Kepala Program YBLL, Nurul Firmansyah.
Koordinator Kabupaten Sikka, Yuyun Darti Baetal mengungkapkan bahwa terbitnya SK PS itu memberi kelegaan luar biasa bagi para petani perempuan desa.
“Selama ini masih ada kekhawatiran bahwa mereka akan dicap negatif sebagai perambah hutan. Terbitnya SK ini memberi perlindungan hukum bagi mereka.”
Terbitnya SK tersebut juga memberi semangat baru bagi KTH Perempuan untuk mengembangkan pengolahan berbagai HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di kawasan hutan mereka.
“Mereka gembira karena tahu bahwa ini akan membuka peluang ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar di tingkat desa.” tegasnya.
Untuk merayakan terbitnya SK PS bagi 6 KTH Perempuan di Flores ini, Kemen PPPA, Kemenhut, dan YBLL akan menyelenggarakan selebrasi bertajuk “Terbitnya Harapan” pada 7-9 Mei mendatang di Kampus Bambu Komodo, Labuan Bajo. Agenda utamanya adalah mempertemukan perwakilan 6 KTH Perempuan dengan Wamen PPPA dan Dirjen PS. Selain itu akan ada sesi-sesi diskusi untuk menemukan metode untuk mereplikasi keberhasilan ini ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Selebrasi juga akan menampilkan produk pangan lokal hasil panen dari Kebun Pangan Perempuan, sebuah program ketahanan pangan yang diinisiasi Kemen PPPA dan YBLL di 10 titik di Flores dan Timor.
“Kita berharap perayaan ini akan memperkuat upaya kita untuk mereplikasi model PS untuk KTH Perempuan di daerah-daerah lainnya di Indonesia,” tutup Nurul.(**)
–
