Tuesday, July 23, 2024

Tahun 2022, Kejati NTT Selamatkan Uang Negara Senilai 12 Milliar  Lebih

-

Kupang,lensantt.com-  sesuai rilis yang diterima media ini Junat, (23/12/2022) Capaian kinerja  Kejaksaan Tinggi (Kejati  NTT) tahun 2022 begitu membanggakan.  Bagaiamana tidak pada tahun 2022  Kejati NTT berhasil menyelamatkan uanh negara  Senilai Rp. 12.674.888.888,- (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
Selain itu realisasi tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam kurun waktu Januari – Juli 2022, Kejaksaan wilayah Hukum NTT telah melakukan :
Pemulihan Kekayaan/Keuangan Negara sebesar Rp. 81.969.105.688 (Delapan puluh satu milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta serratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).MoU Sisa Tahun 2021 sebanyak 56 laporan.
Bidang Pembinaan
Asisten Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Tinggi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
Dalam kurun waktu Januri – Desember 2022, bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi NTT telah merealisaskian anggaran 98,62% (sembilan puluh delapan koma enam puluh dua persen) atau sejumlah Rp. 135.922.633.993,- (serratus tiga puluh lima miliar Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah),
Jumlah Pegawai Kejaksaan se wilayah Hukum Kejati NTT sebanyak 679 orang dengan rincian sebagai berikut :
Jaksa
Laki-laki  : 171 orang
Perempuan : 23 orang
Non Jaksa
Laki-laki : 346 orang
Perempuan : 139
Bidang Pembinaan melakukan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Target Rp. 5.697.916.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 9.033.117.477 (Sembilan milyar tiga puluh tiga juta serratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga terjadi peningkatan sebesar 159 %
Bidang Intelijen
Asisten Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mencegah tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif mau pun represif di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dalam penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
Realisasi tugas bidang Intelijen, dalam kurun waktu Januari – Desember 2022, Kejaksaan wilayah Hukum NTT telah melakukan :
Pelaksanaan Operasi Intelijen
Bidang Idpolhankam : 4 (empat) sprint ops dari 4 (empat) laporan
Bidang  Sosbudmas : Target 2 kegiatan Realisasi 2 kegiatan
Bidang Ekonomi dan keuangan : 6 (enam) sprint ops dari 6 (enam) laporan
Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis : 130 (seratus tiga puluh) sprint ops dengan jumlah laporan 130 (serratus tiga puluh) laporan.
Pengamanan Buronan  : 8 (delapan) orang dari target 2 (dua ) orang
Penelusuran Aset : Target 5 kegiatan Realisasi 7 kegiatan
Penerangan Hukum : Target 22 Kegiatan, Realisasi 123 Kegiatan
Bidang Tindak Pidana Umum
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tahap Prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.
Bahwa selama kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 kejaksaan Tinggi Nusa tenggara Timur, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri telah menangani perkara dengan rincian sebagai berikut :
1. Penerimaan SPDP : 2342 Perkara
Dari keseluruhan perkara yang masuk, Jumlah perkara paling banyak adalah
– Penganiayaan  = 445
– Pencurian          = 301
– Penggeroyokan  = 266
– Persetubuhan Anak = 184
– KDRT = 114
2. Berkas Perkara yang dinyatakan Lengkap : 1522 Perkara
3. Jumlah Perkara yang telah Limpah ke Pengadilan  : 522 Perkara
4. Yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah Putusan  : 1466 Perkara
5. Jumlah Perkara yang diberhentikan Penuntutan berdasarkan RJ : 35 Perkara
Rincian Perkara yang diberhentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice
No Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Jumlah
2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 18
3 Pasal 480 KUHP tentang Penadahan 8
4 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1
5 Pasal 362 KUHP tentang Pencurian 1
6 Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Pengrusakan 2
7 Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak/Pasal 351 ayat 1 KUHP 1
8 Pasal 378 atau 372 KUHP Penggelapan  1
6. Perkara yang Menarik Perhatian
1. Randy Suhardy Badjideh : Tindak Pidana Pembunuhan : Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 15 November 2022
2. Irawaty Astana Dewi UA : Tindak Pidana Pembunuhan : Tahapan Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Kupang
3. Edwin Pareda/ Kapal KM. Cantika 77
4. Seprianto Ayub Snai : Pendeta yang melakukan Persetubuhan Anak : Tahapan Penuntutan di Persidangan dengan Agenda Pembacaan Tuntutan
5. Yustinus Tanaem : Tindak Pidana Pembunuhan : Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan pengajuan ditolak
6. Urbanus Useng alias Useng : Tindak Pidana Pembunuhan : Melakukan Upaya Hukum Kasasi
Bahwa  guna memperkuat dan berkesinambungan pelaksanaan penyelesai perkara melalui Restorative Justice maka di wilayah hukum kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah disediakan sebanyak 21 Rumah Restorative Justice (data terlampir), sedangkan Balai Rehabilitasi Adhyaksa sebagai tempat untuk penampungan daripada pecandu dan korban penyalah guna narkoba sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur saat ini belum tersedia (masih tahap Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, Dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggar timur telah Mengirim surat Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor B-1724/N.3/Enz.1/8/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Pembentukan Balai Rehabilitasi Adhyaksa).
Bidang Tindak Pidana Khusus
Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas  bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta Tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.
Realisasi tugas bidang Tindak Pidana Khusus, dalam kurun waktu Januari – Desember 2022, Kejaksaan wilayah Hukum NTT telah melakukan :
 Penyelidikan  : 48    Perkara
 Penyidikan  : 62    Perkara
 Penuntutan : 117  Perkara
 Eksekusi : 108  Perkara
 Uang Pengganti yang telah disetorkan ke Kas Negara sebanyak Rp. 5.638.546.928 ( Lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan Berupa aset Tanah dan Bangunan senilai Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
Penyelamatan Kerugian keuangan Negara pada tahap Penyidikan Rp. 7.443.187.013 ( Tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah)
Dari keseluruhan data diatas Kejati NTT menangani sebanyak :
 Peyelidikan : 2 Perkara, terdiri dari :
1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M2 yang terletak di Kelurahan Gorontalo Kecamatan Komodo, Kabupatem Manggarai Barat, Provinsi NTT, (Telah ditingkatkan ke Penyidikan)
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pembelian Medium Term Notes (MTN) atau Surat Hutang Jangka Menengah PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan oleh PT. Bank NTT Tahun 2018.
 Peyidikan : 4 Perkara, yaitu :
1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa Tanah kepada Pihak Lain yang tidak berhak.
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bansos Sabu Raijua Tahun 2013-2015
3. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapan-Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020-2021
4. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M2 oleh PT. Sarana Investama Manggabar yang terletak di Kelurahan Gorontalo Kecamatan Komodo, Kabupatem Manggarai Barat, Provinsi NTT untuk Pembangunan Hotel dan Fasilitas pendukung lainnya.
 Penyelamatan Kerugian keuangan Negara tahap Penyidikan Rp. 4.750.389.172 ( Empat  milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu serratus tujuh puluh dua rupiah)
Sedangkan 2 Perkara yang Penyidikannya telah selesai dan di serahkan ke Kejari yaitu :
1. Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau Sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakat jahat dalam Pekerjaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman (PSU-AK-JL-KK-1) pada satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2011-2013  an Tersangka Nikodemus Nicson Bau, S.St dan Nicson Harianja ( dilakukan tahap II di Kejari Kabupaten Kupang)
2. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTT an. Tersangka Benyamin Hendrik Ndapamerang (Dilakukan tahap II di Kejari Kota Kupang)
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera
Tugas asisten Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dibidang Perdata, Tata Usaha Negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, penegakan kewibawaan pemerintah dan Negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi NTT
Masuk Tahun laporan 43 laporan
Bantuan Hukum :
Litigasi :  Sisa tahun lalu 13
Masuk tahun laporan 14
Non Litigasi : Sisa tahun lalu 15
Masuk tahun laporan 256
Tindakan Hukum Lain : 2 Perkara
Pelayanan Hukum  :
– LSN sebanyak 275 layanan
– TLSN sebanyak 5 layanan
– ELK sebanyak 16 layanan
U23m6ik
Penegakan Hukum:-
Pertimbangan Hukum :
Pendapat  Hukum : 10 Kegiatan
Pendampingan Hukum : 193 kegiatan
Bidang Pengawasan
Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi NTT, serta melaksanakan pengawsan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.
Realisasi tugas bidang Pengawasan, dalam kurun waktu Januari – Juli 2022, Kejaksaan wilayah Hukum NTT telah melakukan :
 Inspeksi Umum : 20 (dua puluh) kegiatan
 Inspeksi Khusus : nihil
 Klarifikasi : 5 (lima) kegiatan berdasarkan Surat Perintah Kajati
 Inspeksi Kasus : 2 (dua) kegiatan berdasarkan Surat Perintah Kajati
 Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat : 16 (enam belas) laporan dan telah diselesaikan serta tidak ditemukan bukti awal.
 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin : nihil
Selama kurun waktu Januari –Desember 2022, Kejaksaan wilayah hukum NTT telah menerima laporan pengaduan sejumlah 16 (enam belas) laporan dan telah selesai dilaksanakan seluruhnya.
Bidang Pidana Militer
Organisasi Bidang Pidana Militer terbentuk sejak 23 April 2021 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Kejaksaan RI dan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentanag Organisasi dan Tata Kerja KejaksaanRI.
Asisten Tindak Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laporan dan Pengaduan Masyarakat, melakukan kegiatan penyidikan perkara koneksitas, pengelolaan pengamanan dan pengawalan tahanan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara,    penyerahan   perkara,      penutupan    perkara,      penghentian   penuntutan,
penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengelolaan pengamanan dan pengawalan terpidana, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas  bersyarat dan Tindakan hukum lain di wilayah hukum  Kejaksaan Tinggi.
Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pidana Militer telah melakukan Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Penyelidikan dengan pihak Terkait dalam pelaksanaan tugasnya yakni :
1. Melakukan Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi/Silaturrahmi :
 Ouditur Militer Kupang
 Pengadilan Militer III-15
 DANREM 161/Wira Sakti Kupang
 KODIM 1604 Kupang
 POM AD IX/1
 DANSATPOMAU LANUD EL TARI Kupang
 DANPOMAL LANTAMAL VII Kupang
 POLRES KUPANG
 Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
 Kejaksaan Negeri Belu, KODIM1605-Belu dan POLRES Belu
 Kejaksaan Negeri Sikka, KODIM 1603-Sikka, Danlantamal Maumere, POLRES Sikka
 Kejaksaan Negeri Alor, KODIM 1622-Alor, POLRES Alor
 Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, KODIM1618-TTU, POLRES TTU
2. Bidang Pidana Militer melakukan koordinasi teknis dan melakukan pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara koneksitas atas laporan Pengaduan serta melakukan Penyelidikan Perkara Koneksitas. (Ikz)

Komentar Anda?

Izack Kaesmetan
Izack Kaesmetan
Owner & Jurnalist LENSANTT.COM, Anggota DPD HPSI NTT.

FOLLOW US

0FansLike
0FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
spot_img

Related Stories