Ombudsman Nilai Hasil Seleksi KIPD NTT Cacat Hukum

  • Whatsapp

Kupang,lensantt – Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai  keputusan hasil seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT cacat Hukum Dan cacat procedural.

Pasalnya, dalam Undang-undang (UU) Nomor.32 tahun 2002 tentang penyiaran jo peraturan komisi penyiaran Indonesia (KPI) nomor. 01/P/KPI/07/2014 tentang kelembagaan KPI tiadak mengatur dan mendelegasikan kewenangan khusus kepada tim seleksi membentuk kebijakan baru selain apa yang telah di aturan.

Dalam Surat Keputusan (SK) Ombudsman Perwakilan NTT Nomor.0167/SRT/0341.2016/Kpg-04/VIII/2016 yang diterima media ini Selasa, (09/08/2016) salah satu  Pakar hukum Tata Negara Dr.Yohanes G.Tuba Helan , SH.M.Si menegaskan, tim seleksi KPID NTT tidak dibenarkan untuk menetapkan suatu kebijakan baru diluar peraturan yang berlaku.

Dia menambahkan, jika ditinjau dari presektif hukum ketatanegaraan tindakan Tim seleksi KPID NTT periode 2016-2019 yang mengatur persyaratan khusus berupa usia pelamar 30-55 tahun pada bulan Desember 2016 merupakan tindakan yang melampaui tugas dan kewenangn KPID NTT.

Ditegaskanya, keputusan Gubernur NTT tentang KPID NTT dianggap tidak sah karena syarat utama dari sebuah keputusan adalah kewenagan dan tidak melalui suatu prosedur dan aturan yang ditetapkan.

Sementara itu Dr. Kotan Y Stefanus, SH.M.hum mengatakan, dalam UU. Nomor.32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak ada ruang kebijakan bagi tim seleksi untuk membuat syarat khusus tentang usia pelamar.

Namun lanjut dia, tindaka Tim seleksi yang di lakukan Tim seleksi dalam penambahan syarat batas usia merupakan diskresi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya  Manusia (SDM) yang baik dan diskresi tersebut bisa dibenarkan. (ikz)

Komentar Anda?

Related posts