So’e,lensantt.com – Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tuasene David Amalo tidak membuka Kantor Desa saat acara serah terima Plt. Kades mengantikan dirinya sempat membuat warga bertanya-tanya.
Namun, dalam klarifikasinya kepada redaksi media ini Kamis,(09/04/2020) ia menjelaskan, kalau dirinya belum menerima surat Keputusan atau surat undangan terkait kegiatan tersebut baik dari Pihak Kabupaten maupun Pihak kecamatan.
“Saya belum menerima surat apapun dari Kabupaten maupun Kecamatan,” ujarnya.
Ia membenarkan, penyataan Camat Menurut Camat Siso, Oktofianus Nakamnanu bahwa pihak kecamatan sudah menghubunginya via telepon seluler terkait kegiatan itu.
“Benar pihak kecamatan sudah menghubungi saya via telepon seluler dan sepakat untuk kegiatannya dilaksanakan hari rabu 08/04/2020 namun karena ada halangan maka kegiatan dilakukan pada Kamis 09 April 2020,” Akunya.
Namun menurut dia, sebagai Kepala Desa yang akan diganti untuk untuk sementara waktu harusnya disampaikan dengan surat resmi.
” Saya kan PNS jadi harus dapat SK itu biar saya tau kalau ketika diganti saya akan bertugas di tempat baru yang mana,” kata dia.
Ia menegaskan, saat pelantikan dikantor Bupati TTS ia tidak diberitahu.”Saya tidak diberitahu saat pelantikan,” kata dia.
Ia mengatakan, pelantikan itu sebenarnya hanya bersifat sementara untuk ia menyelesaikan APBdes tahun 2020.
” Dalam pelantikan itu arahan pak bupati untuk aparat desa segera mennyelesaikan laporan APBdes dan saya sudah selesaikan laporan itu,” kata dia.
Ia mengaku, kalau dirinya terlambat melaporkan APBdes lantaran saat itu diperiksa khusus oleh Inpektorat Kabupaten TTS karena kesalahan administrasi.
Terkait kesalahan administrasi ia mengaku, kalau dirinya sudah mengembalikan hasil temuan Inspektorat 14 juta lebih sudah di setor, sisa setoran 7 juta lebih untuk tiga orang yakni, ketua polmas 600 sudah lunas, ketua bpj 1.800.000 baru disetor (titip) 800 ribu, ketua TPK tahun 2017 Rp. 8.250.000 disetor (titip) 4 juta rupiah, Bendahara 6 juta rupiah disetor ( titip ) 4 juta.
“Aturannya kan hasil temuan itu harus di setor 40 persen dan jumlah yang disetor sudah lebih dari 40 persen, nanti tunjangan dari kaur umum sebagai ketua TPK dan bendahara akan dipotong untuk melunasi sisanya jadi sebenarnya tidak ada masalah karena sudah bertanggung jawab sehingga tidak ada indikasi kerugian negara,” kata dia.
Ia kembali menegaskan, soal langkah yang ia ambil untuk tidak membuka kantor tersebut selain alasan karena belum mendapat petikan SK dan undangan.
Juga karena, dirinya masih mempertimngkan banyak hal. Diantaranya, ketakutan dirinya terhadap Pjs sementara
Oktofianus Oematan Saat menyerahkan stempel.
Acara Serah Terima Batal
Diberitakan media ini sebelumnya, acara serah terima Plt. terpaksa batal karena Kantor Desa Tuasene tidak dibuka.
Acara serah terima PLT kepala Desa Tuasene Kamis (09/04/2019) akhirnya harus dibatalkan lantaran kantor desa yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tertutup atau tidak dibuka.
Padahal, semua pihak yang ikut ambil bagian dalam kegiatan itu seperti,
pihak PMD, Pihak Kecamatan Mollo Selatan dan Kepolisian Sektor Siso dan Babinsa Mollo Selatan juga beberapa aparat Desa Tuasene sudah hadir sesuai kesepakatan waktu yakni, tepat pukul 10.00 wita.
Mirisnya, kunci kantor tersebut di pegang oleh mantan kepala desa Tuasene David Amalo.
Padahal, David Amalo juga harus ikut dalam kegiatan itu karena dia (David Amalo) merupakan kepala Desa yang akan digantikan sementara oleh Oktofianus Oematan.
Menurut Camat Siso, Oktofianus Nakamnanu kepada media ini mengatakan, pihak kecamatan sudah menghubungi Kepala Desa Tuasene David Amalo terkait kegiatan itu.
“Kami sudah koordinasi dengan pak Kades Soal kegiatan ini, harusnya kegiatan itu hari Rabu 8 april 2020 namun alasan kepala desa bahwa ada sedikit kesibukan jadi kesepakatannya hari ini kamis 9 april baru adakan serah terima,” kata dia.
Ia menambahkan, batalnya kegiatan itu akan dilaporkan ke pihak kabupaten untuk menerima instruksi lebih lanju.
“jika hari ini batal krn kendala kunci yg dipegang oleh kepala desa maka pihak kecamatan akan menginformasikan kepada pihak kabupaten supaya mendapatkan solusi terbaik,” (redaksi/erick)
