guters
Ketua DPP Untas Euriko Guteres

Kupang,lensantt.com – Keputusan Organisasi Uni Timor Asw’ain (UNTAS)  untuk tegas menolak dan menarik diri dari semua proses jajak pendapat dan mengikuti sejak kongres I tahun 2000 sempat menuai kecama dari pihak internal maupun eksternal.

Salah Satunya Kabupaten Ainoro yang secara terang-terangn menolak kongres III Untas Tersebut. Melihat hal itu, Ketua DPP Untas Eruriko Guteres dengan tegas mengatakan,perbedaan tetutunya selalu ada dalam suatu organisasi. Namun menurut dia, pemerintah Indonesia ikut bertanggung jawab dalam penyelesaikan permaslahan jajak pendapat 1999 .

“Itu hanya belum sepaham dan sepikiran saja dan itu wajar dalam sebuah organisasi. UNTAS konsisten. Yang penting tidak mengorbankan masyarakat eks Timor-Timur yang tidak tidak tahu apa-apa. Terkait sikap politik UNTAS dalam kongres III, yakni tegas mempertahankan hasil kongres I yakni ” Kata Ketua DPP Untas Euriko Guters kepada wartawan Jum’at (15/07/2016) di hotel ima kupang.

Baca Juga :  Di PHK, Ratusan Buruh NTT di Palangkaraya Tinggal di Gubuk Tak Layak Huni

Ia menegaskan, Menolak hasil dan menarik diri dari seluruh proses jajak pendapat yang digelar oleh PBB pada tahun 1999 silam yang penuh kecurangan, tidak serta merta membedakan hak warga eks Timor-Timur sebagai warga negara Indonesia.

Justru pemerintah Indonesia, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jajak pendapat yang di gelar oleh PBB, karena warga eks Timor-Timur di wilayah indonesia adalah korban sengketa antara Indonesia dengan Portugal” tegasnya.

Euriko menambahkan, walaupun UNTAS tegas dalam menentukan sikap politiknya, tetapi tidak membatasi hubungan emosional maupun hubungan darah dengan orang Timor Leste,” Keputusan itu tidak membatasi hbubungan emosional saya dengan warga timor leste, mereka saudara saya,” jelasnya. (ikz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here