Kupang,lensantt.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT Jefry Banunaek “Kabur” meninggalkan ruang sidang ketika masa dari Aliansi Satu NTT tetap ngotot bertemu langsung dengan Jefri Banunaek guna mendengar langsung klarifikasi terkait pernyataannya pada salah satu media harian beberapa waktu lalu.
Pertemuan yang digelar diruang Kelimutu yang dipimpin wakil ketua Komisi V DPRD NTT, Muhammad Ansor, Kamis, 5 November 2015 tidak bisa berakhir dengan baik karena aliansi tetap ngotot untuk meminta kehadiran Jefri guna mempertangunhgjawabkan pernyataannya.
Dalam sebuah media harian di Kota Kupang tanggal 2 November 2015 lalu, terkait rencana pemerintah pusat membangun jembatan Palmerah yang telah diganti nama menjadi Jembatan Pancasila yang menghubungkan Adonara dan Flores Jefri menyatakan, NTT ini bukan hanya Flores, apalagi pulau Adonara.
Ketua Aliansi Satu NTT, Adrianus dengan suara keras mengatakan, mereka hanya ingin mendengarkan klarifikasi atas pernyataannya itu. “Yang membuat pernyataan itu harus mengklarifikasikan pernyataanya tersebut,” tegasnya.
Suasana agak tegang ketika dipersoalkan tentang isi surat aliansi yang dikirim Kepolisian dimana isinya hanya meminta klarifikasi dan tidak menyebut nama anggota dewan. Namun itu terselesaikan dengan baik setelah beradu argumentasi yang cukup sengit.
Rapat akhirnya dibubarkan karena mass tetap mendesak untuk menghadirkan Jefri Banunanek, karena dia yang membuat penryataan dia pulalah yang harus mengklarifikasikan pernyataannya itu.
“Kami minta hadirkan Jefri yang membuat pernyataan itu, karena pernyataan itu mengadung unsure SARA,” tegas Adrianus.
John Richardo selaku coordinator umum Aliansi Satu NTT mencoba menengahi pertentangan itu, namun juga tidak berhasil karena massa tetap ngotot meminta pertangungjawaban Jefri.
Karena tidak mencapai titik temu maka pimpinan rapat, Muhammad Ansor menghentikan rapat itu.
“Jika DPRD tidak bisa mendatangkan Jefri Banunaek, maka kami akan berusaha mencarinya sendiri dan memeinta pertangungjawabannya. Kami juga akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi untuk meminta dia mempertanggungjawabkan pernyataannya itu,” ujar John Richardo. (NTTsatu)
