Kupang,lensantt- Kordiv.Divisi Pencegahan, Panwas dan Humas Amrunur Muh Darwan dari Bawaslu NTT Sabtu, 9 November 2024 mengatakan, bahwa sesuai thema konsolidasi maka dari potret pelaksanaan kampanye dan sisa masa kampanye yakni pada 17 hari menuju pemungutan suara.
“Besok, sesuai nomor 2 tahapan pilkada Bawaslu NTT pelaksaan kampanye melalui media massa eketronik dan media cetak selama 14 hari oleh media yang sudah ditunjuk KPU bagi palson untuk sampaikan visi misi program dan difasilitasi oleh KPU di masing-masing daerah.” Terang Darwan.
Ia menambahkan kerangka untuk sampaikan di forum ini adalah memotret isue-isue strategis yang sangat mungkin terjadi pada baik kampanye, dalam tahapan yamg tersisa, logistik, masa tenang dan pungut hitung.
“Di kampanye ada trend dugaan pelanggaran agak sedikit tinggi. Diawal, untuk pemetaan potensi kerawananan baik di NTT dan RI, NTT kategori potensi kerawanan tertinggi untuk Pilkada di Indonesia.” Sebut Darwan.
“Dari 29 indikator yang dipasang di paket untuk memetakan potensi kerawanan dipemilihan, NTT ada sekitar 17 indikator yang kita sumbang dan tertinggi di Indonesia. Kita menempati urutan pertaman provinsi paling rawan se-Indonesia. Di tahapan kampanye paslon, ditemukan ada dua indikator potensi pelanggaran yang paling rawan yakni politik uang, netralitas ASN dan TNI/POLRI serta pihak lain yang dilarang.”sebut Darwan.
Ia menambahkan bahwa sepanjang masa kampanye terkonfirmasi dengan adanya laporan dan temuan yang dilakukan oleh Bawaslu di kabupaten Kota yakni penanganan soal netralitas ASN, TNI/POLRI lebih dari 50% di 22 Kabupaten Kota di NTT yang sudah lakukan penanganan soal netralitas ASN, kepala desa dan juga aparat lain. Ada yang sudah putus, ada masih penanganan dan akan masuk pembahasan dan ada yang tidak naik sampai putusan, tapi ada pada tahapan penyidikan dan sudah naik tinggal menunggu putusan.
“Dinamika ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa apa yang kita potret soal dimensi kerawanan pilkada benar-benar terkonfirmasi dengan hasil pengawasan dan temuan oleh Bawaslu di semua tingkatan, terutama di tingkat provinsi.
Soal politik uang, ia menegaskan adalah potensi kerawanan sebagai isue krusial yang terpotret di awal dan terkonfirmasi. Makasih teman media sejauh ini pemberitaan tentang potensi kerawanan, netralitas, masih dalam taraf yang normal dalam memberikan edukasi ke publik tentang ketidakbolehan keterlibatan para ASN, TNI/POLRI dan pihak lain dan tisak boleh ada praktek politik dalam tahapan kampanye.
Pengawasan juga dilakukan untuk pembentukan KPPS oleh KPU yakni oleh PPK dna PPS di desa dan kelurahan untuk merekrut KPPS sejumlah 9.877 orang.
Menuju pungut hitung dipotret terkait data pemilih DPR 3.9 juta terus dikawal dan sedang diawasi pencermatan DPT menandai pemilih yang sudah ditetapkan MS menjadi MS TMS misalnya pemilih yang sudah meninggal dan pemilih yang alih status, misalnya pemilih yang sebelum hari H pungut hitung menjadi TNI POLRI atau pensiuan yang tadinya TMS menjadi MS dan sedang dilakukan secara masiv di 22 kabupaten kota.
Untuk DPTB (Tambahan dan Pindahan) yang masuk dalam DPK, berpotensi menggunakan e-KTP dan biodata kependudukan untuk memilih.
Akan dilakukan juga konsolidasi data pemilih menuju pyngut hitung. Selain itu terkait hasil evaluasi kinerja kehumasan Bawaslu NTT sudah lakukan pemotretan hasil pemilu kemarin dan laporannya adalah kehumasan sudah melakukan tugas publikasi yang baik
secara kelembagaan dan eksternal Bawaslu butuh kerjasama dengan media dan sudah terjain baik di kabupaten kota. Ia berharap sukses pilpres dan pileg bukan hasil kerja KPU saja, tapi juga ada kontribusi Bawsalu dan media.
Peran yang cukup baik namun kami ada catatan khusus dan meminta agar media tetap pada trek untuk menjaga independensi. Karena bawaslu juga memantau agar jangan ada konflik of interest agar pilkada berlangsung dengan kondusif.
Pemateri adalah dari jurnalis yakni Krisiandi,Jurnalis Kompas dengan materi dan Marthen L. Chr. W. Bana, S.Pd., M.IKom Pimpinan Redaksi Timor Express.(*/)
