Kupang, Lensantt.com – pernyataan anggota DPR.RI Fary Francis pada acara HIPMI pada 11 mei 2018 lalu ternyata “membakar” emosi Relawan Jokowi NTT.
Hal itu membuat, Relawan Jokowi NTT menggelar Aksi demo di Kantor DPRD NTT pada kamis 26 Juli 2018.
Dalam aksi tersebut, Relawan Jokowi NTT meminta agar, Fary Francis di beri waktu 7×24 jam untuk meminta maaf.
Menanggapi Hal itu Fary Francis  menegaskan,  terhadap aneka opini, interpretasi, klaim dan argumentasi yang berkembang pasca pernyataan dirinya tanggal 11 Mei 2018 lalu dalam forum diskusi HIPMI, sudah di klarifikasi dalam opini koran harian pos kupang.
“Terkait hal itu sudah saya klarifikasi secara terang -benderang dalam opini Pos Kupang berjudul Non Multa Sed Multum (Catatan atas Geliat Pembangunan Infrastruktur) di akhir Mei 2018, ” ujar Fary Francis kepada medi ini Via WhatsApp (WA) kamis (26/07/2018)
Ia menegaskan, setelah opini tersebut di tulis tidak ada satupun yang melakukan kontra opini dalam ruang media itu.
Padahal, hal itu sebenarnya sangat  bagus buat diskursus demokrasi. Ia menambahkan, dengan gerakan yang dilakukan oleh para relawan Jokowi NTT. Ia berharap agar,  hal itu tidak memicu disharmoni di kalangan rakyat NTT.
“Jangan mengorbankan kenyamanan dan keharmonisan rakyat dengan ikhtiar-ikhtiar politik segelintir pihak,” Kata dia
Dirinya mengaku, Â paham betul dinamika politik nasional dan NTT khususnya. Apalagi saat ini kita memasuki “musim Pileg dan Pilpres”, tentu ada pihak-pihak yang akan mengangkat lagi persoalan ini ke permukaan, mendaur ulang sesuai kebutuhan untuk tujuan-tujuan politik tertentu.
Ditegaskannya, Â Fakta bisa dipelintir asalkan hasrat politik berjalan. “Bagi saya ini hal biasa. Toh, hitam dan putih dinilai rakyat. Sebagai wakil rakyat NTT, saya akan terus bekerja memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai, aksi tersebut menunjukan kalau Mereka sedang membangun gerakan bahwa pemerintah tidak boleh dikritik atas kelalaian, keleliruan dalam program pembangunan yang dijalankan.
” Mereka juga membangun gerakan untuk menekan wakil rakyat agar tidak perlu melakukan kontrol terhadap pemerintah. Pemerintahan kita adalah manusia. Tentu ada kekeliruan dan kelalaian,” kata dia.
Ia menegaskan, Ini yang harus diingatkan dan diluruskan. Kita tidak hidup dalam kerajaan Ilahi (civita Dei) yang tanpa cacat dan cela. Memberikan kontrol itu hal biasa. Menafsirkannya sesuai kepentingan tertentu itulah yang menjadikan hal biasa dibuat luar biasa. (Ikz).
