Palembang, lensantt – Pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dalam mengelola sumber pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang terus meningkat. Salah satu alternatif yang dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah adalah melalui penerbitan obligasi daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar MPR RI di Palembang, Selasa, 19 Mei 2026.
Sejak otonomi daerah diberlakukan secara luas pada tahun 2001, pemerintah daerah didorong lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
Karena itu, obligasi daerah dipandang sebagai instrumen penting yang dapat membuka peluang pembiayaan baru bagi daerah, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi publik.
Sarasehan nasional tersebut menjadi ruang diskusi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman terkait peluang, tantangan, serta langkah implementasi obligasi daerah di Indonesia.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, regulator hingga sektor keuangan. Keynote speech disampaikan Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi.
Sementara para pembicara yang hadir antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Didik Susetyo, Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto.
Dalam forum tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya kesiapan regulasi, tata kelola yang transparan, serta kapasitas fiskal daerah sebelum penerbitan obligasi dilakukan. Selain menjadi sumber pembiayaan alternatif, obligasi daerah juga dinilai dapat meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah karena adanya tuntutan akuntabilitas kepada investor.
Kehadiran Bank NTT dalam forum nasional ini menunjukkan keterlibatan aktif perbankan daerah dalam mendukung penguatan pembiayaan pembangunan di daerah, termasuk membuka peluang sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dalam pengembangan instrumen investasi publik di Indonesia.(Ikz)
