Kupang, lensantt.com —Urban farming menjadi salah satu solusi pengendalian inflasi yang tengah diupayakan Pemerintah Kota Kupang saat ini. Kurang lebih seribu hektar lahan kosong di Kota Kupang sudah berhasil diidentifikasi dan siap untuk ditanami kelor, sorgum serta tanaman hortikultura. ahkan Pemkot Kupang sudah mulai gerakan menanam di dua lahan kosong milik Pemkot di Kelurahan Naimata dan Kelurahan Naioni.

Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH dalam pertemuan membahas extra effort pengendalian inflasi di Kota Kupang. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Penjabat Wali Kota Kupang, Rabu (16/11/2022).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara, M.Si, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, S.Si, M.Si dan Kepala BPS Kota Kupang, Ramly K.T Kusumo, SP, MAP.

Turut mendampingi Penjabat Wali Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH beserta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Penjabat Wali Kota, George Hadjoh,  menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah mendukung upaya Pemkot Kupang untuk pemanfaatan lahan dengan kerja sama menyiapkan anakan kelor dan bibit tanaman hortikultura.

Diakuinya, sebagaimana arahan Pemerintah Pusat, upaya pengendalian inflasi menjadi prioritas utama Pemkot Kupang saat ini. Berbagai langkah antisipasi sudah mulai dikerjakan.

Selain urban farming seperti menanam kelor dan sorgum di sejumlah lahan kosong, Pemkot Kupang juga sudah mulai membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemasok bahan-bahan kebutuhan pokok pemicu inflasi seperti telur dan ayam potong, yang selama ini didatangkan dari luar NTT.

Kerja sama juga dilakukan dengan daerah-daerah lain yang ada di daratan Timor yang selama ini memasok suplai barang kebutuhan pokok warga Kota Kupang.

George juga sudah minta Dinas Perhubungan untuk mengintervensi kenaikan harga barang akibat kenaikan biaya transportasi, dengan memberikan subsidi kepada penyedia jasa angkutan barang-barang kebutuhan dari luar Kota Kupang, seperti mobil pick up.

Dinas Komunikasi dan Informatika dan PD Pasar juga akan bekerja sama menyajikan informasi perkembangan harga pasar secara rutin, baik berupa billboard di pasar-pasar, maupun melalui siaran keliling.

Dinas perindustrian dan perdagangan juga diminta untuk melakukan operasi pasar secara rutin setiap hari. Sedangkan operasi pasar gabungan bersama stakeholder terkait lainnya dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa setiap minggu.

Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara, menjelaskan extra effort pengendalian inflasi datang dari kearifan lokal pemerintah daerah yang tahu seperti apa masyarakatnya. Dengan demikian bisa diambil langkah-langkah yang sesuai keadaan nyata masyarakat.

Selain urban farming, menurutnya, perlu ada gerakan moral untuk melakukan penghematan, baik penggunaan bahan bakar minyak seperti gerakan jalan kaki dan menggunakan angkutan umum, serta gerakan sosial food lost and waste, dengan mengurangi acara-acara yang mengakibatkan akumulasi kebutuhan komoditas serta mempengaruhi stok.

Pengendalian inflasi juga, menurutnya, terkait dengan 4K, yakni: ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangakauan harga serta komunikasi yang efektif, yang tidak membuat warga jadi panik.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun, menyampaikan pada Oktober 2022, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,37%, melandai dibandingkan bulan sebelumnya.

Meskipun demikian inflasi Kota Kupang lebih tinggi dibandingkan inflasi NTT maupun nasional, terutama didorong oleh kenaikan beberapa komoditas makanan seperti ayam ras, ikan kembung dan sawi putih.

Bensin juga, menurutnya, masih menyumbang inflasi di bulan Oktober seiring dengan base effect akibat kenaikan harga bensin yang berlaku sejak 3 September 2022. Sabun mandi dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya juga turut mengalami inflasi seiring dengan kenaikan biaya distribusi.

Menurutnya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi. Antara lain pemantauan harga dan operasi pasar, mengoptimalkan kelancaran distribusi, mereduksi biaya transportasi barang/jasa dengan subsidi ongkos angkut, memastikan ketersediaan bahan pangan, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan serta memperkuat koordinasi TPID dengan TPIP. (pkp_ans)

 

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here