Kupang, lensantt.com- Penolakan terhadap pembangunan IKN kembali meguat dimomen Pilpres tahun 2024.
Salah satunya tim Anies Baswedan dan Muahimin Iskandar berbagai alasan mereka sampaikan terhadap penolakan itu.
Wakil Tim Nasional Pasangan Calon Presiden Anies Baswedan dan Wapres Muahimin Iskandar Thomas Lembong dalam jumpa pers yang digelar Rabu 31 Januari 2024 ia mengatakan, penolakan itu terjadi karena anggaran IKN kurang lebih 500 triliun akan sia-sia.
“Lebih baik dibangun Kota – kota di indonesia,” ujarnnya.
Selain itu, ia juga memaparkan program unggulan yakni membangun sebanyak 40 kota modern jika kandidat ini menang.
Tom Lembong menyebut Kupang merupakan salah satu kota yang juga akan turut diubah menjadi kota modern.
Meskipun pernah menjabat menteri di masa pemerintahan Jokowi, Tom mengaku mengetahui segala keberhasilan dan kegagalan.
“Tema utama kampanya Anis Muahimin adalah pemerataan. Saya dulu pernah menjadi bagian dari pemerintahan di periode pertama presiden,” ujarnya.
“Saya tahu betul bagian mana yang berhasil dan yang tidak berhasil. Bagaimana soal lapangan pekerjaan, harga produk tani,” ujar Tom.
Fokus pembangunan yang selama ini dibuat, menurut Tom, kurang fokus pada sektor yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jadi, kenapa kondisi kira berubah banyak dalam 5-10 tahun terkahir. Karena fokus kita selama ini kepada investasi. Bukan ke pertanian, nelayan, perikanan atau pabrik tekstil dan mebel. Tapi ke tambang, infrastruktur. Proyek proyek mercusuar yang nilainya ratusan miliar. Sejauh ini ekonomi kita dikuasi oleh segelintir orang saja,” katanya.
Menurutnya, pasangan Anis-Muhaimin bermaksud merubah semua ini. Ini jelas strategi ekonomi yang gagal. Tujuannya memperkaya segelintir orang.
“Kita harus geser sektor tersebut ke sektor yang mayoritas populasi kita bergerak. Sektor jasa, semua jasa pendidikan, keuangan, rumah sakit, perbankan, keuangan tidak diperhatikan,” papar Tom.
Menurutnya, kalau mau menciptakan lapangan kerja maka sektor tersebut yang akan dibangun.
Soal program bangun 40 kota modern, menurutnya, berawal dari ketidaknyamanan terhadap proyek ibu kota nusantara (IKN). Di mana rencana pemerintah menggelontorkan 476 triliun, hanya untuk memindahkan 2 juta penduduk di tahun 2045.
“Apakah itu masuk akal di saat masyarakat luas menderita harga pangan yang tinggi, lapangan kerja yang tidak stabil dan masih berjuang dengan penghasilan yang tidak stabil,” ujarnya.
“Uang itu jauh lebih baik dipakai untuk kota-kota yang ada,” sambungnya.
Menurut Tom, anggaran yang dipakai untuk membangun kota modern itu tidak sebesar yang dipakai untuk membangun IKN.
“Kita harus perkuat ekonomi perkotaan, penciptaan lapangan kerja dan perumahan layak bagi warga kita,”ujarnya.(ikz)
