Tuesday, July 23, 2024

POLITIK UANG, PARTAI POLITIK dan POLITISI SEJATI

-

OLEH
JEFERSON TANESAB, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ARYASATYA DEO MURI

Kupang,lensantt.com – Pada bulan Februari 2024 bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum (Pemilu), yakni memilih DPR RI, DPRD, DPRD Kab /Kota dan DPD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu sudah pasti akan melibatkan berbagai pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini berperan penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, DPD merupakan peserta Pemilu dan masyarakat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih (Konstituen) dalam Pemilu. Dalam proses tersebut, sudah barang tentu para peserta Pemilu akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh kemenangan agar dapat duduk di lembaga legislative sebagai wakil rakyat yang terhormat. Salah satu cara yang dianggap efektif adalah dengan melakukan politik uang, yang dimana para calon legislator tersebut akan menawarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada para konstituen.

Politik uang
Secara filosofis, politik uang itu muncul dengan pemahaman bahwa uang dapat digunakan sebagai sarana perebutan kekuasaan dan kewenangan dalam pemilu atau dengan kata lain masyarakat membutuhkan uang (Miskin) dan para Caleg membutuhkan kemenangan! Politik uang merupakan suatu istilah sosiologis yang terkait dengan cara menggunakan uang yang tidak sah dari Caleg untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka memenangkan kontekstasi politik (H. Widodo, 2022).

Berdasarkan filosofi dan istilah sosiologis tersebut, kita dapat melihat pengertian dari politik uang. Politik uang merupakan sebuah upaya untuk memengaruhi pemilih (Voters) dengan tujuan memilih atau tidak memilih calon tertentu pada saat Pemilu atau mempengaruhi untuk tidak menggunakan hak politiknya dalam memilih. H. Widodo membagi pengertian politik uang menjadi tiga bagian yakni: 1) Politik uang dalam pengertian yang luas, artinya bahwa mempergunakan uang secara tidak sah untuk mencapai kedudukan politik tertentu; 2) Politik uang dalam pengertian sempit, artinya bahwa pengunaan uang secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan pemilihan umum atau memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada); 3) Politik uang dalam pengertian paling sempit, artinya bahwa penggunaan uang atau materi lain secara tidak sah untuk mempengaruhi pemilih agar memilih atau tidak memilih dalam rangka memenangkan dalam proses Pemilu atau Pilkada.

Pengertian paling sempit inilah yang paling sering terjadi di setiap kali ada Pemilu, yang lebih dikhususkan pada saat terjadi proses pemilihan Caleg Kab/Kota. Dari pengertian tersebut kita sudah dapat membayangkan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh praktek politik uang, yakni lunturnya tatanan demokrasi yang dapat dilihat dari; 1) terpilih pemimpin /wakil rakyat yang tidak memiliki integritas dan program kerja yang baik, 2) tidak terpilihnya Caleg yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas yang baik, 3) terpilihnya Caleg yang tidak memiliki hubungan emosional dengan masyarakat, serta 4) dalam pemikiran Caleg tersebut bagaimana untuk cepat BALIK MODAL. Artinya, bahwa ketika seorang Caleg berbicara menjanjikan program politiknya dengan penuh keyakinan akan memperjuangkan aspirasi rakyat, mensejahterakan rakyat, serta berbuat lebih banyak untuk rakyat sebelumnya dalam kampanye akan sia-sia ketika Caleg tersebut menang dengan menggunakan politik uang.
Politik uang mempunyai dampak yang sangat serius terhadap sistem demokrasi bangsa Indonesia, oleh karena itu Negara telah mengaturnya melalui pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarkat dan sistem demokrasi bangsa Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 523 ayat (1), (2), (3) mengatur tentang larangan politik uang yang terbagi dalam tiga masa atau tahapan yaitu: Pertama, pada masa kampanye: Setiap pelaksana, peserta dan /atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kedua, pada masa tenang: Setiap pelaksana, peserta, dan /atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ketiga, Pada Saat Pemungutan Suara yang secara tegas disebutkan ; Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan aturan hukum larangan politik uang dalam Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu;
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 disebutkan bahwa baik pemberi maupun penerima mendapatkan ancaman pidana. (S. Lawani. 2021)

Pendidikan politik
Adanya larangan dan dampak yang krusial dari politik uang seperti yang sudah disampaikan di atas, tidak menjadikan praktek tersebut hilang di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa paraktek politik uang akan tetap terjadi dalam pemilihan anggota legislatif bulan Februari 2024 yang akan datang. Hal ini merupakan suatu praktek pertaruhan atau suatu barter yang tidak pasti, namun tetap dilakukan oleh para Caleg untuk memperoleh kemenangan dengan alibi uang duduk, uang gula-gula, uang bensin dan lain sebagainya.
Selain adanya pengertian di atas, ada juga faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya politik uang dalam proses pemilu sebagai berikut: 1) Caleg tidak memiliki program kerja yang bagus namun sangat berambisi untuk mendapatkan kemenangan. 2) Politik uang sudah membudaya setiap kali ada Pemilu. 3) Ada motto yang tertanam pada masyarakat “ambil uangnya tapi jangan pergi coblos”, 4) Masyarakat menganggap uang yang diperoleh dari para Caleg /Tim Sukses merupakan rezeki yang ditipkan dari Tuhan melalui para Caleg / Tim sukses.

Untuk mencegah dan minimalisir terjadinya politik uang, maka penyelenggaraan Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP, serta Partai Politik harus melakukan pengawasan yang serba ketat dan melakukan pendidikan politik kepada Caleg sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan praktek politik uang. Pendidikan politik bagi Caleg harus datang pertama kali dari Partai politik! Mengapa demikian?? Karena partai politik mempunyai fungsi yang sangat krusial, yakni: 1) Sebagai sarana sosialisasi politik untuk menyampaikan Visi, Misi, Program Kerja, Strategi dan Sasaran; 2) Sebagai sarana untuk rekrutmen politik, artinya bahwa di partai politik ada proses pengkaderan yang akan menjadi penyambung untuk wewakili aspirasi rakyat di Parlemen. Sehingga dengan adanya pendidikan politik tersebut, kesadaran dari Caleg akan muncul untuk tidak melakukan politik uang dalam memperoleh kemenangan, melainkan mengedepankan Visi, Misi dan Program Kerja, serta memiliki rekam jejak yang realistis dan bertanggung jawab kepada konstituennya.

Politisi sejati

Lembaga wakil rakyat harus dapat diisi oleh Politisi sejati. Politisi sejati ialah politisi yang mempunyai rekam jejak yang baik, Visi, Misi dan Program Kerja, serta mempunyai ikatan emosional dengan pemilihnya. Sedangkan untuk mendapatkan politisi sejati tersebut ditentukan oleh pemilih yang cerdas, pemilih yang cerdas itu ditandai dengan mengutamakan moralitas (kritis dan rasional), karena dengan adanya moralitas yang baik dari konstituen maka dalam pemilu nanti tahun 2024 akan tercipta pemilu yang adil dan beradab. Semoga pada pemelihan Caleg tahun 2024 dapat terpilihnya politisi sejati. Salam hormat.

Komentar Anda?

Izack Kaesmetan
Izack Kaesmetan
Owner & Jurnalist LENSANTT.COM, Anggota DPD HPSI NTT.

FOLLOW US

0FansLike
0FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
spot_img

Related Stories