Petrus Salestinus Tanggapi Isu SMS Sengketa Pilkada Sumba Barat Daya

  • Whatsapp

Kota Kupang, LensaNTT,- Isu yang beredar SMS yang mengatasnamakan Gabriel Goa sebagai koordinator Lembaga Pelayanan Advokasi Untuk Keadailan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia yang berisi, pertama mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri yang taat hukum dan Hak Asasi Manusia maka langsung menerbitkan SK dan mendesak Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk segera melantik Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Markus dan Ndara!, Kedua menyampaikan selamat kepada gubernur beserta Forkomimda NTT yang langsung datang jemput sendiri SK Bupati/wakil SBD, MDT/DT di Mendagri. Ini bukti Gubernur dan Forkopimda NTT taat hukum dan HAM serta bersedia segera lantik MDT/DT demi masa depan rakyat SBD/NTT/NKRI! Gabriel Goa.

Terkait SMS ini maka kuasa hukum Konco Ole Ate, Petrus Salestinus Langsung memberi tanggapan yang cukup serius. Dikatakannya kepada wartawan bahwa pertemuan Gubernur NTT berikut Pimpinan Penegak Hukum se NTT dengan Mendagri kemarin tanggal 14 April 2014 bukan untuk membicarakan pelantikan MDT-DT melainkan agendanya adalah member masukan kepada Mendagri agar tidak melakukan langkah langkah apapun untuk sementara waktu ini terkait persoalan Pilkada Sumba Barat Daya, termasuk tidak melantik paket MDT-DT, mengingat proses hukum menyangkut pidana pemilukada SDB sampai saat ini masih berlangsung. Dan juga pihak Polda Metro Jaya pun masih sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan menggunakan dokumen palsu oleh paket MDT-DT ketika terjadi sengketa pilkada di MK, apalagi dalam waktu dekat ini penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa MDT-DT sebagai saksi/Tersangka.

Kemudian Petrus juga menyampaikan bahwa Mendagri tidak boleh mengeluarkan SK untuk melantik MDT-DT selain karena kemenangannya dalam pilkada melalui kejahatan penggelembungan, juga seluruh produk KPU SBD itu diduga sebagai hasil kejahatan atau sebagai alat untuk melakukan kejahatan pilkada. Ia juga mengatakan, jika Mendagri memaksakan diri mengeluarkan SK pelantikan terhadap MDT-DT maka patut diduga secara langsung dan tidak langsung turut serta menggunakan dokumen palsu dalam melantik MDT-DT terlebih dasar-dasar untuk mengeluarkan SK pelantikan itu saat ini menjadi barang sitaan polisi sebagai hasil kejahatan dan alat melakukan kejahatan. Karena itu menurutnya langkah Gubernur NTT member masukan kepada mendagri agar menunda atau menghentikan rencana pelantikan MDT-DT sebagai langkah bijak, berani dan tepat karena 13.000 suara masyarakat SBD untuk Konco Ole Ate yang sah merupakan hukum tertinggi, dan bukan suara MDT-DT yang diperoleh melalui kejahatan pemilukada yang lalu, Kata Petrus. (risdiyanto)

Komentar Anda?

Related posts