More
    HomeOpiniBLT, BANSOS DAN EKSISTENSI LOCAL STRONGMAN

    BLT, BANSOS DAN EKSISTENSI LOCAL STRONGMAN

    Penulis: Yasintus E. Darman
    Mahasiswa Sosiologi Fisip Undana Kupang
    Sudah 3 Bulan lebih lamanya, Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang Covid-19, bahkan sampai detik ini. Makin hari grafik menunjukan Pasien positif Covid-19 mengalami kenaikan. Bahkan sampai detik ini, dirilis dari CNN Indonesia-Data terbaru Corona di Indonesia per Minggu (14/6) ialah 38.277 Pasien positif. Hal ini menunjukan bahwa kita belum mampu membersihkan Covid-19 tersebut dari atmosfer kehidupan kita.
    Dalam durasi waktu 3 Bulan lebih, wabah ini masih mendiami Bumi Pertiwi. Inilah yang menjadikan Indonesia masih berada dalam hiruk pikuk penanganan Covid yang selalu menguras energi. Sejak keemunculan covid-19 tersebut sejak itu pulalah Pemerintah Indonesia mulai berpikir untuk langkah pencegahannya sekaligus memberikan bantuan aspek Ekonomi kepada Masyarakat yang sangat membutuhkannya.
    Ada sekian banyak Kebijakan yang kemudian dibuat demi memperlancar segala maksud dan tujuan dari Pemerintah, terutama dalam konteks penanganan Covid-19 tersebut. Bantuan Lansung Tunai (BLT) dan Bansos adalah dua dari sekian Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi dan menjamin Kehidupan Masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
    Negara  Dengan Urgensitas Kebijakan
    Covid-19 menuntut Negara dan Lembaga Sosial lainya melakukan dobrakan besar terutama dalam memutus rantai penyebaran covid-19 dengan program pendistribusian bantuan untuk menjaga stabilitas kehidupan Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan bantuan barang pokok atau kebutuhan primer.
    Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu Masyarakat dalam aspek Ekonomi.
    Saat ini, Seperti yang kita ketahui, berbicara Negara tidak terlepas dari Politk Kebijakan yang selalu merujuk pada Negara Kesejahteraan. Orientasi eksistensi Negara ialah Kesejahteraan Masyarakat..
    Dengan kehadiran covid-19 membuat Negara dan Pemerintah melaksanakan manuver, berupa bekerja dan berusaha untuk melindungi Masyarakat. Bentuk Kebijakan perlindungan Pemerintah terhadap Masyarakat ialah adanya distribusi bantuan atau yang disebut dengan Bansos dan BLT. Celakanya, dalam bantuan tersebut terdapat sejumlah problem yang sangat tidak diharapkan. Dalam Bansos kita menemukan ada Politisasi bansos. Kemudian, dalam BLT ada problem pendistribusian bantuan yang tidak tepat sasaran karena mementingkan orang atau golongan tertentu.
    Hal tersebut dibuktikan dalam Data Kompas (Kamis, 23/4/2020) menyebutkan 75,8 persen responden mengaku tidak yakin jika bansos yang diberikan politisi atau calon yang akan maju pilkada tidak bermuatan kepentingan. Sebanyak 65,8 % responden menjawab bantuan sosial dipolitisasi untuk kepentingan pilkada, 11,7 % bantuan tidak menyebar merata, 21,1% bantuan tidak tepat sasaran, dan 1,4 % yang tidak tahu.
    Selain itu, dirilis Voxntt.com-pemuda dan warga Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika menggelar aksi damai di Kantor Desa Wairbleler pada senin (08/06/2020). Aksi tersebut merupakan protes terhadap data penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa. Mereka yang menamakan diri Forum Masyarakat Desa Wairbleler mempertanyakan referensi yang digunakan BPD dalam penentuan calon penerima BLT DD. Pasalnya, pihak Yoseph menemukan ada sejumlah keluarga miskin yang harusnya mendapatkan BLT DD tidak terakomodasi.
    Sebaliknya, ada sejumlah keluarga mampu malah masuk dapat skema Jaring Pengaman Sosial dengan Dana Desa tersebut.
    Kalau kita simpulkan, Ternyata, bantuan tersebut dijadikan sebagai ladang baru yang efektif untuk memuluskan jalannya roda Politik bagi sebagian Elit terutama dalam kaitan dengan Kontestasi Pilkada yang akan datang, sekaligus mementingkan pihak atau golongan tertentu.
    BLT, Bansos dan Eksistensi Local Strongman Berbicara Pilkada, Pilkades dan Local Strongman adalah entitas yang saling berafiliasi. Sebab, keberhasilan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa yang adalah Pemimpin tingkat Lokal dalam memangku Jabatan tidak terlepas dari keterlibatan Local Strongman. Fenomena tersebut bisa berdampak pada pengelolaan dana Bansos dan BLT. Kita bisa lihat bahwa terdapat penyelewengan dalam pendistribusian bantuan di tengah Covid-19.
    Penjelasan di atas sangatlah benar sebab, siapapun Pemimpin dan di manapun teritorial yang dipimpinnya selalu berbicara tentang kepentingan. Kalau boleh jujur bahwa secara vertikal Pemimpin kita hari ini, mulai dari paling atas sampai paling bawah selalu berafiliasi dengan kepentingan. Bagaimana tidak, dalam Negara Demokrasi sulit kita temukan orang berhasil menjadi Pemimpin tanpa ada Pihak lain yang mendorong dari belakang. Hal inilah yang saya rasa dapat menimbulkan Kebijakan yang tidak puas sebab, ahirnya Pemimpin kita pasti mengedepankan kepentingan sendiri, Golongan dan Elit tertentu. Berbicara tentang etika, moral kepemimpinan yang sering digaungkan hanyalah narasi belaka yang tidak mungkin terjadi dalam ruang Demokrasi. Memang pernyataan  ini sungguh yang pesismis dan tidak bersifat membangun tetapi, inilah fakta yang ada dalam atmosfer kehidupan kita hari ini yang tidak bisa dipungkiri.
    Pihak yang mendorong keberhasilan pemimpin Lokal tersebut lazim disebut Local Strongman. Orang kuat Lokal yang dimaksud adalah Elit atau golongan tertentu. Menurut Iman (2015), Local Strongman merupakan sebuah terminologi yang identik dengan Elit, meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep Elit namun, pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep Elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa. Menurut Mas’oed, Andrews (2006), bahwa Keunggulan elit atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan.
    Dari sisi lain, local strongman kadang dipandang sebagai bos ekonomi, local strongman memiliki kecendrungan untuk menjadi Investor Politik Pilkada pada ahirnya dapat mempengaruhi proses Desentralisasi yang sejati di level Local, Agustino (2010). Dalam hal ini berarti bahwa local strongman sangat aktif terlibat dalam proses Politik, terutama proses Politik Lokal.
    Berdasarkan penjelasan di atas, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa local strongman adalah tokoh atau orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam dirinya terutama untuk mempengaruhi Negara dan Kebijakan dengan keterlibatan dalam politik lokal. Keterlibatan local strongman dalam Politik Lokal akan berpengaruh pada proses pengelolaan Dana Bantuan Sosial dan BLT. Hal ini terjadi terutama dalam  tingkat Lokal, dimana local strongman memiliki hubungan dengan Desa dan Kabupaten atau Kota. Kita bisa lihat bahwa Dana Bansos dan BLT akan didistribusikan pada orang kuat Lokal, lalu mengabaikan kepentingan umum sebagai orientasi Politik dan Politik balas jasa.
    Dengan melihat praktek di atas, tentu kita bisa katakan bahwa fenomena tersebut adalah bagian dari praktek penistaan terhadap Pancasila dan Demokrasi. Kita bisa lihat, Pancasila dan Demokrasi yang secara konseptual hadir dengan kesempurnaannya dinodai dengan sejumlah praktek yang kontradiksi dengan substansi Pancasila dan Demokrasi kita. Yang sering kita lihat adalah adanya pembangkangan terhadap Sila ke-5 Pancasila dengan substansi Demokrasi yaitu Kebebasan. Kebebasan adalah hak alamiah Manusia, hak tersebut harus dilindungi dan diberi, termasuk hak Masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan.

    Komentar Anda?

    Izack Kaesmetan
    Izack Kaesmetan
    Owner & Jurnalist LENSANTT.COM, Anggota DPD HPSI NTT.

    Must Read

    spot_img