Beranda Nasional Pemprov NTT Diminta Lebih Serius Tangani TKW Ilegal

Pemprov NTT Diminta Lebih Serius Tangani TKW Ilegal

Kupang,lensantt.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Prof.Dr. Yohana Susana Yembise meminta perhatian Serius Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT untuk melakukan upaya  serius dan komprehensif dalam mengatasi Human Traficking khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ilegal. NTT secara nasional dikategorikan sebagai daerah dengan kasus trafficking tertinggi.’’

Hal itu terungkap  saat menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel Pelangi Kupang, Kamis (4/5).

Sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dirinya sempat mengujungi beberapa negara Asia yang menjadi tujuan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Di Malaysia, saya menemukan beberapa perempuan asal NTT yang mengaku dianiaya, ditipu serta dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial oleh para perusahaan tenaga kerja yang membawanya secara illegal. Hal ini harus segera diatasi. Saya bersedia untuk melakukan dialog dengan ibu-ibu di desa-desa, supaya dapat memberikan pencerahan terkait permasalahan TKW Ilegal ini,” jelas perempuan berdarah Papua tersebut.

Lebih lanjut, Menteri Johana menjelaskan persoalan TKI illegal telah membawa dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga, seperti perceraian dan penelantaran terhadap pendidikan anak.

Baca Juga :  FARHAT ABBAS TERSANGKA, INI TANGGAPAN AHOK

“Untuk mengatasi persoalan trafficking ini, Kementerian PPA sedang memikirkan untuk mendirikan Human Technical College seperti di Filipina. Sekolah ini berbentuk seperti Poltekes Kementerian Kesehatan tetapi jenjangnya hanya Diploma satu. College ini dikhususkan bagi anak-anak perempuan lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka dapat mengambil beberapa program keahlian seperti hospitality, nursing atau baby sitter. Kita akan bekerja sama dengan Australia sebagai tempat magang. Australia juga akan  memberikan sertifikat internasional sehingga mereka bisa menjadi TKW yang profesional,” jelas wanita tamatan Australia itu sembari memuji upaya yang dilakukan Pemerintah Sumba Barat Daya dalam mengurangi arus TKW ke luar negeri dengan memberikan pelatihan menenun kepada ibu-ibu dan para wanita di daerah tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH,M.Si dalam sambutannya mengungkapkan, ada banyak cara yang dipakai oleh para perekrut tenaga kerja illegal.

“Rekrutmen tenaga kerja dilakukan dengan sangat rapi melalui pendekatan kekeluargaaan, dilanjutkan dengan  pengiriman TKI satu per satu, sehingga tidak mudah dilacak oleh Satgas Perdagagan orang. Karenanya, butuh kerja sama dan koordinasi yang intensif antara tingkatan pemerintahan sampai pada tataran pemerintahan paling rendah yakni RT/RW. Banyaknya Bandara dan Pelabuhan di NTT menjadi pintu keluar strategis bagi para TKI/TKW illegal,” jelas Wagub Litelnoni.

Baca Juga :  Tersangka Blokade Bandara Dikenakan UU Penerbangan
Baca Juga :  FARHAT ABBAS TERSANGKA, INI TANGGAPAN AHOK

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Bernadeth Maria Usboko dalam laporannya mengungkapkan berbagai masalah yang mesti mendapat perhatian dari semua komponen masyarakat terutama di tahun 2016.

“Permasalahan rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih tinggi sekitar 1.191 kasus, TKW ilegal yang mencapai 1.667 orang serta masih tingginya angka pekerja anak. Rakor ini harus menjadi media integrasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak antara tingkatan pemerintahan dari pusat sampai kabupaten/kota,” jelas Maria Usboko.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama terkait Efektivitas dan Efisiensi Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak, antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT.

Tampak hadir pada pertemuan tersebut Wakil Bupati Rote Ndao, Wakil Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Manggarai Barat, Wakil Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Wakil Bupati TTU, para Kepala Bappeda dan pimpinan OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-NTT, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan Forum Anak NTT, insan pers dan undangan lainnya. (Ikz/humas pemrov)

Izack Kaesmetan
Owner & Jurnalist LENSANTT.COM, Anggota DPD HPSI NTT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Bupati Sabu Raijua Serahkan Langsung BLT Untuk Penderita Stroke Di Desa  Loborai

Seba,lensantt.com - Bupati Sabu Raijua Drs.Nikodemus Rihi Heke, M.Si bertandang ke Desa Loborsi untuk mrnyakdikan langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai bagi warga masyarakat yang terkena...

Zona Hijau, Pemda Sabu Raijua Berkantor Mulai  1 Juni 2020

 Seba, lensantt.com -  Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat akhirnya memutuskan untuk kembali beraktifas mulai 15 juni 2020 mendatang. Mengikuti instriksi Gubernur Kabupaten Sabu Raijua memutuskan untuk berkantor...

Bidik  Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Di Tuasene, Polres TTS Segera Pangil Saksi

Soe, lensantt.com- Polres TTS membidik Kasus penyalahgunaan dana desa. Kali ini dua desa menjadi target yakni, Desa Tusene dan Nule. "Desa ule sementara diproses, Sedangkan desa...

Kunjungi Rumah Tak Layak Huni, Walikota Kupang Instruksi Segera Dibedah

 Kupang,lensantt.com - Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., mengunjungi rumah tidak layak milik warga Kota Kupang di RT 04 RW 10...

Pastikan Penyaluran Bantuan Covid-19 Tepat Sasaran, Bupati Sabu Raijua Blusukan Ke Masyarakat 

 Seba,lensantt.com- Pemerintah Pusat dan  Daerah telah mengambil kebijakan untuk menangani percepatan  penanganan  penyebaran virus corona dengan berbagai metode dan langkah nyata  untuk membantu masyarakat...