Beranda Nasional Kejagung Tetapka SW Pejabat Bank BTN Sebagai Tersangka 

Kejagung Tetapka SW Pejabat Bank BTN Sebagai Tersangka 

Jakarta,lensantt.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi novasi bank dengan total nilai kerugian negara mencapai hampir Rp50 miliar.

Tiga dari tujuh tersangka tersebut merupakan salah satu pejabat Bank BTN pada Asset Management Division (AMD) sekaligus sebagai Ketua Serikat Pekerja pada bank tersebut berinisial SW dengan surat penetapan tersangka bernomor TAP-01/F.2/Fd.2/01/2020.

Tersangka lainnya adalah AMD Head Area II Bank BTN SB dengan nomor surat penetapan tersangka TAP-02/F.2/Fd.2/01/2020 dan AM selaku Kepala Unit Komersial Landing Bank BTN cabang Sidoarjo dengan nomor surat penetapan tersangka TAP-03/F.2/Fd.2/01/2020.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengungkapkan ketujuh orang itu diduga kuat terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara hampir Rp50 miliar dari kedua kasus korupsi tersebut.

Baca Juga :  Di Depan Seluruh Masyarakat, Gubernur NTT Siap Jilat Sepatu Kelompok Yang Bisa Bangun NTT 

“Total sudah tujuh orang yang kami tetapkan sebagai tersangka dari dua kasus korupsi yang terjadi pada bank BUMN tersebut,” ujar Febrie Adriansyah, Jumat (24/1/2020).

Sementara keempat tersangka menurut Febrie berasal dari unsur swasta yaitu PT Tiara Fatuba dan PT Lintang Jaya Property.

Menurut Febrie diduga kuat, ada kesalahan prosedural dalam pemberian kredit yang dilakukan secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank BUMN tersebut.

AMD yang dikepalai oleh SW secara sepihak melakukan novasi (pembaharuan hutang) kepada PT. NAPtanpa ada tambahan agunan dan menyebabkan kredit macet kembali.

Baca Juga :  Euriko Guteres : Pemerintah Indonesia Ikut Bertanggungjawab Masalah Jajak Pendapat 1999

SW kembali melakukan novasi secara sepihak PT. NAP kepada PT. LJP yang dilakukan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Serta dilakukan tanpa adanya tambahan agunan yang menyebabkan kredit macet bertambah besar dan dalam masuk kategori kolektibilitas 5. (fh)

Izack Kaesmetan
Owner & Jurnalist LENSANTT.COM, Anggota DPD HPSI NTT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Mau Dapat Bunga Dari AHY? Ayo Ke Bundaran Tirosa

Kupang,lensantt.com - Anak mantan Presiden RI Ke-6 Agus Harimurti Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi kota kupang pada selasa,(18/02/2020). Dalam kunjungannya, AHY menggelar beberapa kegiatan yaitu, Jai dan tik-tok...

Ingin Jumpa Warga, AHY Bertandang Ke Kota Kupang

Kupang,lensantt.com- Demi memantau perkembnagan di masa kepemimpinan kader Partai Demokrat Jefry Riwu Kore. Wakil Ketua Partai Demokrat  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan bertandang ke Kupang. Selain...

Ditembak ponaan, Zet Anin Meregang Nyawa

Soe,lensantt.com - benar  petuah para orang tua terdahulu. Jangan coba-coba bermain dengan senjata. Karena sangat berbahaya bahkan, nyawa bisa menjadi taruhan. Seperti yang dialami oleh Zet...

Esok Anak Mantan Presiden Dijadwakan Nongkrong Di Bundaran PU

Kupang,lensantt.com - Bundaran PU yang terletak di Jalan Frans Seda Kupang. Kini menjadi tempat wisata malam bagi warga kota kupang. Bukan hanya itu, tempat nongkrong baru...

Soal Kesejahteraan Pendidik, Senator Hilda Manafe Minta Kemendikbud Berlaku Adil

Jakarta, lensantt.com- Nadiem Makarim Mendikbud RI melakukan terobosan terkait kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbaru dengan memberikan kebebasan untuk para kepala sekolah melakukan...