KUPANG,lensantt.com – Jajaran Partai Golkar Nusa Tenggara Timur dari DPD I hingga DPD II se NTT selalau proaktif dalam bekerja mencegah pandemi Covid-19. Sejak pandemi mematikan ini mulai merebak, dalam semangat gotong royong seluruh kader Golkar baik yang ada di eksekutif, legislatif maupun fungsional dikerahkan untuk bersama semua elemen masyarakat membantu pemerintah untuk melawan Covid-19 agar tidak meluas.
Bahkan, seluruh kader Golkar juga diinstruksikan untuk mengawal setiap jenis bantuan yang digulirkan baik oleh pemerintah pusat, pememerintah daerah dan pemerintah desa.
Kondisi itu terkuak ketika rapat vritual yang dipimpin oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTT terdemisioner Emanuel Melkiades Laka Lena yang diikuti oleh seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT dan seluruh Ketua DPD II Partai Golkar Kota dan Kabupaten se NTT serta seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota dan Kabupaten, yang digelar Minggu, (26/5/2020).
Rapat vritual tersebut digelar untuk mengevaluasi dan merekomendasikan berbagai kebijakan terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah, DPRD dan jajaran Partai Golkar.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT yang pertama mendesak dan menyetujui penggunaan anggaran mendahului perubahan oleh pemerintah sebesar Rp 104 miliar untuk penanganan Covid-19. Dari dana itu Rp 60 miliar untuk tangani Covid-19 dan Rp 44 miliar untuk dana cadangan yang dimanfaatkan untuk jaringan pengaman sosial, khusus keluarga yang patut mendapatkan bantuan,” ujar Jonas Salean Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT.
Jonas yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang ini menyebutkan, ada empat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai penyangga penanganan Covid-19 di Kota Kupang namun masih mengalami keterbatasan alat pelindung diri (APD). “Terimaksih DPP Golkar telah menyumbangkan 12 lusin APD untuk Kota Kupang, serta maser dan kaca mata pengaman untuk para medis yang sudah kita serahkan ke empat rumah sakit di Kota Kupang sedangkan masker itu kita serahkan langsung kepada masyarakat,” ujar Jonas Salean.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT H. Mohammad Ansor saat itu mengatakan, kendala yang dihadapi Provinsi NTT selama ini dalam penanganan Covid-19 adalah ketiadaan laboratorium pemeriksaan swab dengan metode PCR.
“Rencananya tanggal 5 Mei 2020 mendatang, laboratorium swab di RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang sudah bisa dimanfaatkan karena reagennya minggu depan sudah tiba di Kupang,” ujar Mohammad Ansor.
Politisi senior Partai Golkar NTT ini menyebutkan, setelah laboratorium pemeriksaan swab itu bisa beroperasi maka dalam sehari bisa dilakukan pemeriksaan swab untuk 90 sampel. “Kita juga sudah mendesak pemerintah provinsi dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat untuk membangun laboratorium pemeriksaan swab di RSUD Komodo untuk Flores Barat dan RSUD TC. Hillers Maumere untuk Flores bagian tengah dan timur serta Lembata, dan RSUD Umbu Rara Meha di Waingapu untuk daratan Sumba, jadi kedepannya kita punya tambahan empat RSUD di NTT yang ada laboratorium swab,” ujar Ansor.
Anggota DPRD NTT dua periode dari dapil NTT I Kota Kupang ini menjelaskan, dana yang bersumber dari APBD I untuk jaringan pengaman sosial akan dibagikan kepada masyarakat yang belum terdata dan belum menerima program PKH sebesar Rp 500.000 selama tiga bulan berturut-turut.
“Dari jumlah itu, Rp 350.000 dalam bentuk sembako dan Rp 150.000 dalam bentuk uang tunai, dan diperkirakan sekitar seratus ribu lebih kepala keluarga di NTT yang menerima bantuan tersebut,” ujarnya.
Ansor juga menyebutkan, provinsi NTT mendapatkan tambahan bantuan untuk 300.000 Kepala Keluarga yang bersumber dari APBN untuk mendapatkan bantuan yang namanya ada dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan (BDTK) tetapi tidak menerima program PKH, akan mendapatkan bantuan Ro 600.000 dari tambahan bantuan yang bersumber dari APBN.
Pantuan SelatanIndonesia.com dalam rapat tersebut, seluruh Ketua DPD II Partai Golkar Kota dan Kabupaten se NTT serta Ketua dan Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota dan Kabupaten memiliki kesamaan aksi yang sangat responsif terhadap penanganan Covid-19 di kota dan kabupaten masing-masing. Bahkan, dilaporkan dan terpantau dari berbagai media, seluruh kader partai Golkar baik yang ada di legislatif, eksekutif maupun fungsional turut serta aktif bersama masyarakat membantu pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19. Juga dilaporkan tentang berbagai keterbatasan sarana penunjang seperti APD untuk para medis dan masyarakat di seluruh Kabupaten dan Kota untuk diperjungkan di tingkat pusat oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Ketua DPD I Partai Golkar NTT terdemisioner Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, sejauh pantaunnya Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar se provinsi NTT yang paling maju dalam mendorong pemerintah dan mengajak elemen masyarakat untuk lebih antisipatif dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Yang menjadi perhatian serius seluruh kader Golkar saat ini adalah membantu pemerintah dalam penanganan masalah sosial di tengah pandemi Covid-19 ini pada masyarakat sedangkan masalah kesehatan, setelah penetapan anggaran selanjutnya pekerjaan lebih banyak ada di Dinas Kesehatan dan jajarannya,” sebut Melki.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini mengatakan, seluruh kader Parai Golkar agar mengawal seluruh jenis bantuan baik itu bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan dana desa agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran. “Kita harus kawal betul jangan sampai semua bantuan itu diterima oleh masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima hanya karena kedekatan emosional dengan kepala desa, ketua RT dan RW. Bantuan ini harus diawasi betul agar benar-benar sampai pada masyarakat yang memang terdampak betul akibat Covid-19,” katanya.
Bekas aktivis PMKRI ini menambahkan, seluruh kader Golkar juga harus memberikan perhatian terhadap aspek ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Skema membangkitkan ekonomi di daerah masing-masing seperti apa, harus segera dibicarakan dengan pemerintah agar sektor ekonomi masyarakat di daerah harus tetap berjalan. Apalagi dengan dibatasinya akses masuk ke wilayah NTT baik melalaui transportasi udara dan laut, sangat berdampak pada sector ekonomi masyarakat” sebut Melki.
Ia mengatakan, kader Partai Golkar juga harus melihat potensi lokal di daerahnya masing-masing termasuk bahan pangan lokal agar dimaksimalkan menjadi bahan konsumsi masyarakat.(ikz/***)
