Kupang,lensantt.com – Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi dalam sambutannya pada Rapat Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 di Neo Hotel, Senin (6/5), mengatakan agar semua elemen pelayanan masyarakat, khususnya aparatur BPBD agar mampu bekerja dengan hati.
“Bapak dan ibu aparatur yang berada dalam BPBD Daerah baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota, perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja bukan hanya pakai otak, tetapi juga dengan hati. Harus selalu bekerja dengan hati,” ungkap Josef.
“Jabatan dan tugas bapak dan ibu sangat luar biasa. Anda bisa menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda serta lingkungan. Harus selalu siaga untuk melayani, sesuai tugas yang diberikan,” tambah Nae Soi.
“Saya yakin Rapat ini dimaksudkan juga untuk membangun koordinasi dan diskusi, sehingga dapat menghasilkan substansi yang maksimal, hingga adanya rencana aksi yang berkontribusi bagi masyarakat NTT. Bapak dan ibu adalah garis terdepan dalam mengurangi kefatalan resiko bencana. Tugas kita bersama meminimalisasi, memitigasi resiko bencana,” jelas Yosef.
Pada kesempatan itu juga mantan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM itu turut menjelaskan mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Saya juga termasuk salah-satu anggota penyusun UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini. Tujuan utama utama dari UU tersebut adalah untuk mengurangi dan meniadakan kefatalan resiko bencana. Bencana itu merupakan peristiwa yang menganggu kehidupan masyarakat. Karenanya, kita perlu mengembalikan faktor psikologis orang-orang yang terganggu, karena terkena bencana,” ungkapnya.
Wagub meminta para kader penaggulangan bencana agar mempersiapkan diri dengan tangguh, tahan uji. Mereka diharapkan memiliki kemampuan tanggap darurat, bertindak tepat menyalurkan bantuan-bantuan, sehingga dapat dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pada sasaran.
“Untuk lebih memaksimalkan peran dalam penanggulangan bencana, maka kita harus selalu aktif untuk mengajarkan kepada masyarakat mengenai tanggap bencana. Sosialisasikan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, misalnya apa yang harus dilakukan bila terjadi gempa bumi. Tidak lupa juga untuk melakukan analisis SWOT tentang bencana di lingkungan kita,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo,
dalam laporan panitianya, menjelaskan bahwa Provinsi NTT merupakan provinsi dengan beberapa potensi rawan bencana. Kerwanan bencana tersebut diantaranya kekeringan, longsor, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, abrasi, gelombang tinggi dan gunung meletus. Akibatnya, mengganggu kehidupan manusia yang berdampak pada timbulnya korban jiwa, hilangnya harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis lainnya.
“Mengingat ancaman bencana yang begitu tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat, maka diperlukan koordinasi yang baik dengan melakukan rapat penguatan lembaga BPBD, mitra pembangunan dan lembaga agama dalam menghadapi bencana yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” jelas Ambros.
“Maksud dan tujuan dari rapat ini adalah untuk membangun sinergitas perencanaan program kegiatan, manajemen penanggulangan bencana secara terpadu, adanya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Provinsi NTT,” tambahnya.
Rapat tersebut dilaksanakan mulai tangal 6 sampai dengan 7 Mei 2019 dan dihadiri oleh perwakilan BPBD dari seluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. (Ikz)
